Koma.id – Pemerintah akan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah tekanan kondisi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa skema WFH ini hanya diberlakukan satu hari dalam sepekan dan khusus untuk ASN. Meski demikian, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk mengikuti langkah serupa.
“WFH ini hanya satu hari dalam seminggu untuk ASN, namun kami juga mengimbau sektor swasta dapat menerapkan kebijakan serupa,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, penerapan kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri agar berjalan efektif di lapangan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH meski hanya sehari tetap memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi nasional.
“Sehari WFH saja sudah memberikan dampak penghematan energi, khususnya BBM,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, pembatasan WFH hanya satu hari dalam sepekan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas ASN.
Skema dan Tujuan Kebijakan
Berdasarkan kebijakan yang disiapkan pemerintah, terdapat beberapa poin penting dalam penerapan WFH pasca-Lebaran:
• Berlaku terbatas: WFH hanya satu hari dalam seminggu
• Fokus ASN: Diterapkan untuk pegawai pemerintah, dengan imbauan bagi swasta
• Efisiensi energi: Mengurangi mobilitas harian untuk menekan konsumsi BBM
• Fleksibilitas kerja: Memberi ruang kerja lebih adaptif tanpa mengganggu kinerja
• Koordinasi lintas kementerian: Untuk memastikan implementasi berjalan optimal
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan potensi tekanan terhadap APBN.
Respons terhadap Kondisi Global
Langkah penerapan WFH dinilai sebagai salah satu cara cepat untuk menekan konsumsi energi tanpa harus mengambil kebijakan ekstrem seperti pembatasan aktivitas ekonomi.
Dengan mengurangi mobilitas harian ASN, konsumsi BBM di sektor transportasi diharapkan turun secara signifikan, terutama di kota-kota besar dengan tingkat kemacetan tinggi.
Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik yang memengaruhi harga energi dunia.
