KOMA.ID, JAKARTA – Sejumlah bos besar partai politik (parpol) non parlemen membentuk sekretariat bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR).
Deklarasi dibacakan Wakil Ketua Umum Hanura Ahmad Muqowwam di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada hari Sabtu 22 November 2025. Acara dihadiri para ketua umum dan sekretaris jenderal delapan partai anggota, antara lain ;
Klaim Batalyon Teritorial Buat Tekan Begal, Netizen ke Menhan Sjafrie: “ Woi Bukan Tugasnya Pak”
1. Partai Hanura,
2. PPP (Partai Persatuan Pembangunan),
3. Perindo,
4. Partai Buruh,
5. Partai Ummat,
6. PBB (Partai Bulan Bintang),
7. PKN (Partai Kebangkitan Nusantara), dan
8. Partai Berkarya.
Kedelapan partai politik tersebut menyatakan komitmen mereka untuk bersama-sama menyelamatkan suara rakyat melalui agenda politik bersama.
“Kami sepakat berjuang dalam penguatan demokrasi dan penghormatan suara rakyat,” kata Muqowwam.
Kemudian, Muqowwam pun menegaskan deklarasi dilakukan secara resmi oleh seluruh pimpinan partai. Bahkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun menyebut, bahwa delapan parpol tersebut sudah menggagas SEKBER GKSR setelah melakukan tiga kali pertemuan sejak bulan Agustus 2025 lalu.
Iqbal menjelaskan deklarasi pertama ditandatangani delapan ketua umum partai. Oesman Sapta Odang dipercaya memimpin SEKBER GKSR sebagai ketua. GKSR menyepakati sejumlah isu utama yang diperjuangkan empat tahun ke depan. Mereka menilai banyak suara rakyat terbuang akibat aturan politik yang berat.
Isu pertama adalah verifikasi Pemilu 2028 yang dianggap harus lebih sederhana. GKSR menilai partai parlemen cukup mendaftar dan partai nonparlemen cukup diverifikasi administrasi. Isu kedua terkait Parliamentary Threshold yang dinilai terlalu tinggi.
“PT cukup satu persen,” sebut Said dalam penyampaian sikap GKSR.
Ia menjelaskan sepuluh parpol nonparlemen pada Pemilu 2024 meraih 17 juta suara. Delapan parpol yang kini bergabung memiliki sekitar 11 juta suara.
GKSR berpendapat PT satu persen menyelamatkan suara rakyat dari pembuangan. Mereka menilai suara gabungan parpol nonparlemen harus mendapat ruang politik layak.
Isu ketiga adalah dana politik yang diminta dibagikan kepada seluruh parpol. GKSR menilai setiap suara berhak memperoleh dukungan pendanaan negara.
Mereka meminta dana pendidikan politik diberikan mulai 2026 kepada partai nonparlemen. Selama ini pendanaan hanya diterima partai yang berada di parlemen.
Isu keempat adalah usulan sistem Pemilu campuran untuk periode mendatang. GKSR menegaskan sistem campuran memberi ruang lebih adil bagi seluruh partai.
Said menyebut GKSR menyiapkan konsep, lobi, hingga aksi untuk perjuangan isu tersebut. Mereka akan bertemu Presiden Prabowo dan pimpinan DPR.
“Oesman Sapta Odang menegaskan seluruh parpol dalam SEKBER memiliki tujuan sama,” ujar Said. Tujuannya adalah memperjuangkan suara rakyat melalui demokrasi lebih baik.
OSO meminta publik tidak menganggap GKSR menentang Pemerintah. Ia menegaskan seluruh parpol dalam GKSR mendukung konstitusi dan Pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami percaya pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem politik,” kata OSO. Ia menegaskan GKSR justru ingin memperkuat demokrasi bersama pemerintah.
