Koma.id– Anggota Komisi V DPR RI, H. Ahmad Safei, menyoroti pelaksanaan program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) jelas, sehingga menimbulkan kesan “rebut-rebutan” di tingkat lapangan.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi, Ahmad Safei mengakui dukungan terhadap substansi program, namun menekankan perlunya pengendalian ketat pada tataran operasional agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.
“Saya kira kita semua sepakat dengan program pembangunan desa merah putih ini, saya kira baik. Cuma operasionalnya di bawah ini perlu dikendalikan,” ujar Ahmad Safei dalam forum Raker tersebut.
Ahmad Safei memaparkan sejumlah temuan di lapangan, termasuk pembangunan koperasi desa yang justru berlokasi di area masjid yang telah bersertifikat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya koordinasi dan validasi data sebelum eksekusi program.
Lebih lanjut, Ahmad Safei mengkritisi pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi dan eksekusi program, yang melibatkan personel TNI. Ia menilai, keterlibatan aparat militer dalam pendekatan ke kepala desa (kades) menciptakan dinamika tekanan yang tidak sehat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
“Semua itu lahan-lahannya mereka ini oleh TNI didatangi, kepala desa dibilang ini mau dibangun, dan akhirnya kepala desa karena ada tekanan itu luluh,” tuturnya.
