Koma.id– Tokoh masyarakat Papua, Yonas Alfons Nusy, dengan tegas menyatakan bahwa gerakan separatis yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bukanlah sebuah perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang serius dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Nusy menegaskan bahwa tindakan kekerasan, penyanderaan, dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.
“Pembunuhan, penyanderaan, dan pembakaran fasilitas pemerintah sebagai tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan. Perbuatan tersebut tidak memiliki dasar moral atau tujuan yang dapat dijustifikasi. Sebagai contoh, pembunuhan Michelle Kurisi Doga, seorang perempuan Papua,” ujar Nusy dengan tegas.
Nusy juga menegaskan bahwa KKB tidak hanya melakukan kejahatan fisik, tetapi juga aktif menyebarkan kebohongan.
“Perjuangan yang diakui oleh kelompok ini tidak memiliki hasil nyata, melainkan hanya aksi pemberontakan yang tidak produktif,” ucapnya.
Dengan merinci kelompok tersebut sebagai pembohong, Nusy berharap agar masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KKB. Pemimpin dan tokoh masyarakat Papua, menurutnya, memainkan peran kunci dalam mengekspresikan penolakan terhadap KKB, dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mengatasi ancaman bersama.
“Mereka menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mengatasi ancaman bersama. Pernyataan tegas dari pemimpin dan tokoh masyarakat ini mencerminkan tekad untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya,” ungkap Nusy.
Masyarakat Papua diyakinkan bahwa keberadaan KKB menghambat perkembangan positif dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Dalam menghadapi tantangan KKB, harapan masyarakat Papua terletak pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Mereka berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan stabil, di mana setiap warga dapat berkontribusi pada kemajuan wilayah mereka.
“Suara penolakan terhadap KKB adalah cerminan tekad masyarakat Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
