KOMA.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pandangan Presiden RI mengenai tiga unsur utama yang menentukan ketahanan sebuah negara dalam jangka panjang. Menurutnya, kekuatan negara tidak hanya ditopang militer dan aparat keamanan, tetapi juga aparatur sipil negara (ASN) yang profesional.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memberikan pembekalan kepada para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).
Tito menjelaskan, negara yang mampu bertahan dan berkembang umumnya memiliki tiga kekuatan utama, yakni tentara yang kuat untuk menjaga kedaulatan, aparat keamanan dan intelijen yang tangguh untuk menjaga stabilitas dalam negeri, serta birokrasi pemerintahan yang profesional dalam menjalankan administrasi negara.
PBHI Soroti Dugaan Intimidasi terhadap Islah Bahrawi, Ingatkan Pentingnya Jaga Ruang Kritik Publik
“Dari total sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar berada di daerah dan memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional,” ujar Tito.
Menurutnya, lulusan IPDN menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kualitas ASN nasional karena dibekali kemampuan pemerintahan sekaligus pendidikan karakter dan kedisiplinan.
Ia menyebut pola pendidikan semi-militer di IPDN tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membentuk loyalitas, ketahanan mental, dan kesiapan kerja para praja.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” kata Tito.
Saat ini, IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di sejumlah kampus daerah, mulai dari Bukittinggi, Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, Nusa Tenggara Barat hingga Papua. Selain program sarjana, IPDN juga membuka program magister dan doktoral di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus praktik kekerasan di lingkungan pendidikan IPDN. Ia memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas hingga sanksi pemecatan.
Selain sebagai institusi pendidikan formal, Tito mengatakan IPDN terus diarahkan menjadi pusat pelatihan pemerintahan sekaligus think tank kebijakan publik. Menurutnya, IPDN berpotensi menjadi pusat peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah, kepala desa hingga anggota DPRD.
“Kami berharap mereka kembali menjadi agen perubahan yang dapat membawa semangat reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas ASN Indonesia,” ujarnya.
