KOMA.ID, JAKARTA – Polemik mengenai penggunaan anggaran negara untuk program kurban Presiden RI Prabowo Subianto belakangan ramai diperbincangkan publik. Menanggapi hal tersebut, Ulama asal Malang Raya sekaligus Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan tanpa memahami konteks yang sebenarnya.
Menurut Habib Syakur, publik perlu membedakan antara kurban pribadi dengan program sosial-keagamaan negara yang dijalankan pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kalau itu program negara untuk membantu masyarakat, membantu masjid, pondok pesantren, daerah terpencil, maka jangan langsung dipersepsikan sebagai kurban pribadi presiden,” kata Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, dalam syariat Islam, ibadah kurban pribadi memang harus menggunakan harta milik pribadi. Namun jika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan hewan kurban, maka posisinya berbeda karena masuk dalam kategori pelayanan sosial dan syiar keagamaan negara.
“Yang harus dilihat adalah mekanismenya. Kalau itu APBN yang dipakai untuk program kemasyarakatan dan penyalurannya atas nama negara atau pemerintah, maka itu bukan persoalan ibadah personal,” ujarnya.
Habib Syakur menilai polemik yang berkembang saat ini kerap dipengaruhi persepsi politik sehingga substansi program tidak lagi dipahami secara objektif. Padahal, menurut dia, pemerintah sejak dulu juga kerap menjalankan berbagai program bantuan sosial bernuansa keagamaan.
“Jangan semua hal dipelintir menjadi seolah-olah penyalahgunaan. Kita harus adil melihat persoalan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab menjaga harmoni sosial, termasuk melalui program-program keagamaan yang menyentuh masyarakat bawah.
“Kalau negara hadir membantu rakyat saat Idul Adha, membantu distribusi hewan kurban ke daerah-daerah, itu justru bentuk kepedulian sosial,” katanya.
Habib Syakur pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah bangsa.
“Kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi jangan sampai memunculkan prasangka yang berlebihan. Mari melihat dengan jernih dan proporsional,” pungkasnya.
Prabowo Alokasikan Rp100 Miliar untuk Hewan Kurban
Sebelumnya publik heboh dengan anggaran Rp100 Miliar yang digelontorkan pemerintah untuk pembelian hewan kurban tahun 2026.
Di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiontoro menyampaikan pembelian 1.098 sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo Subianto untuk Iduladha tahun ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Juri mengatakan biaya pengadaan 1.098 sapi kurban presiden tahun ini menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliarm yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
Menurutnya, besaran anggaran sapi di setiap tempat berbeda-beda karena harga sapi menyesuaikan bobot dan lokasi pengadaan di masing-masing daerah.
“Jadi, sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi, harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar,” kata Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Ia menyebutkan sebanyak 598 sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sementara 500 sapi lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Pada tahun ini, dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden (Prabowo) berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi,” ucapnya.
