Koma.id– Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menilai terjadi kegagalan komunikasi serius antara pemerintah dan masyarakat sehingga banyak program negara yang sebenarnya baik tidak dipahami atau tidak berjalan efektif di lapangan.
Hal itu disampaikan JK saat menerima kunjungan akademisi dan praktisi yang tergabung dalam Komunikolog Indonesia di kediamannya. Menurutnya, komunikasi publik pemerintah kerap tidak “nyambung” dengan masyarakat, bahkan di internal kabinet sendiri sering muncul perbedaan pernyataan antarmenteri di ruang publik yang memicu kebingungan nasional.
“Menteri-menteri saling berbeda kadang-kadang bertengkar di depan umum. Ini juga menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi hal yang penting untuk, jadi pertanyaannya ini bukan untuk melawan pemerintah, tidak. Tapi untuk memperbaiki cara pemerintah agar didengar rakyatnya,” ujar Jusuf Kalla.
JK menegaskan kritik dari para pakar komunikasi seharusnya dipandang sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki cara pemerintah menyampaikan kebijakan agar lebih dipahami rakyat. Koordinator Komunikolog Indonesia Suko Widodo menyebut pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu kebangsaan dan menyoroti menurunnya kualitas komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki bersama.
Sementara komunikolog Gun Gun Heryanto mengatakan diskusi turut menyentuh dinamika geopolitik internasional, termasuk pandangan JK terkait pertemuannya dengan Duta Besar Iran serta posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang sebelumnya juga disorot Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dialog para komunikolog juga menyinggung sejumlah isu nasional seperti transparansi Program Makan Bergizi Gratis dan penanganan kekerasan terhadap aktivis.
Peneliti komunikasi Effendi Gazali menambahkan bahwa masukan kritis kepada pemerintah penting agar tidak terjadi budaya laporan “asal bapak senang” dalam pengambilan kebijakan.
