Koma.id | Gorontalo – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Dalam pidato di acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII, Rabu (24/06), Prabowo menyebut pemenuhan gizi dan pengentasan kelaparan sebagai agenda mendesak yang tidak bisa ditunda.
Pidato Prabowo sempat terhenti ketika sekelompok peserta membentangkan spanduk bertuliskan “Lanjutkan MBG”. Presiden kemudian menyinggung pihak-pihak yang menolak program tersebut dan meminta mereka mendengar langsung suara petani, nelayan, serta anak-anak penerima manfaat.
“Harusnya mereka datang ke sini. Tanya petani dan nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak,” ujarnya.
Prabowo juga menyindir kalangan intelektual yang menilai ada isu lebih genting dibanding kelaparan. Ia menolak pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa kebutuhan pangan adalah hal paling mendasar.
“Saya kira nggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu, kalau nggak segera diisi, ya dia mati,” katanya.
Presiden merujuk pada data PBB dan FAO yang memprediksi krisis pangan global semakin masif. Menurutnya, jumlah penduduk dunia yang kelaparan meningkat dari 300 juta menjadi lebih dari 500 juta orang. Di tengah ancaman tersebut, Indonesia disebut mulai mencatatkan ekspor pangan sebagai sinyal positif ketahanan nasional.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya pihak yang tidak menginginkan Indonesia bangkit. Ia menegaskan pembangunan nasional tetap berjalan sesuai target pemerintah, dengan dukungan petani dan nelayan sebagai tulang punggung ketahanan pangan.
“Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Kita sudah tahu mereka-mereka itu,” ucapnya.
Prabowo menambahkan, gaya komunikasinya yang lugas adalah bentuk keterbukaan kepada rakyat. Ia menilai masyarakat lebih berhak mengetahui isi hati pemimpin secara langsung ketimbang sekadar retorika sopan. “Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi,” ujarnya disambut tawa hadirin.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merevisi sejumlah kebijakan setelah kasus korupsi menyeret para petingginya. Program MBG dihentikan sementara selama libur sekolah, insentif untuk dapur MBG (SPPG) dikurangi, dan cakupan penerima manfaat dipertimbangkan untuk dikoreksi. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebut langkah ini sebagai penataan ulang tata kelola dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp3 triliun.
Meski mendapat tekanan publik agar dihentikan, pemerintah tetap berkukuh melanjutkan MBG. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai keputusan ini terkait kalkulasi politik.
“Kalau MBG tidak berlanjut, dia [Prabowo] enggak punya medium untuk menjaga potensi suara,” ujarnya.
Program MBG kini berada di persimpangan antara tuntutan perbaikan tata kelola dan kebutuhan mendesak masyarakat. Pemerintah menegaskan fokus pada kualitas dan efisiensi, sementara kritik publik menyoroti akar masalah yang belum terselesaikan.
