Koma.id | Jakarta – Pemerintah memastikan kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 resmi masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung agar kebijakan tersebut diprioritaskan sebagai bagian dari komitmen negara terhadap kesejahteraan para purnatugas ASN, TNI, Polri, serta janda/duda penerima pensiun.
Kebijakan ini tidak hanya mencakup kenaikan gaji pensiun reguler, tetapi juga pembayaran rapel atau selisih kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Skema rapel menjadi perhatian utama karena memberikan kepastian bahwa hak pensiunan tetap dibayarkan meski proses administrasi membutuhkan waktu.
Menurut sumber di Kementerian Keuangan, tahap awal sinkronisasi data antara PT Taspen, PT Asabri, dan kementerian terkait dijadwalkan berlangsung pada Januari–Februari 2026. Pemerintah menargetkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan pada Maret 2026 sebagai dasar hukum pencairan. Dengan demikian, pembayaran perdana termasuk rapel diperkirakan dapat dilakukan pada kuartal I atau awal kuartal II 2026.
Instruksi Presiden Prabowo menekankan bahwa pensiunan adalah bagian dari sejarah pembangunan bangsa yang harus dihargai.
“Kenaikan ini bertujuan memberikan bantalan ekonomi agar inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok tidak menggerus daya beli pensiunan,” ujar pejabat terkait.
Meski sudah masuk APBN, pencairan rapel tidak otomatis dilakukan. Proses administrasi tetap harus melalui pengesahan rincian anggaran, penerbitan petunjuk teknis, serta validasi data penerima oleh PT Taspen. Pemerintah mengingatkan pensiunan untuk tidak terpengaruh informasi hoaks terkait percepatan pencairan, karena pembayaran hanya dilakukan berdasarkan dasar hukum resmi.
Kebijakan ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menindaklanjuti aspirasi jutaan pensiunan. Dengan adanya kepastian fiskal, para purnatugas diharapkan dapat menikmati masa tua dengan lebih tenang dan berkecukupan.
