Koma.id- Gelombang tuntutan mengadili Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tampaknya semakin meluas hingga Palembang. Aksi-aksi serupa sebelumnya telah menggema di berbagai daerah, mencerminkan kekecewaan publik yang terus membesar.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa gerakan ini bukan sekadar fenomena sesaat. Ia melihat ekspresi “adili Jokowi” yang muncul di berbagai wilayah sebagai bentuk luapan kekecewaan yang telah lama terpendam dan anti terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) selama 10 tahun terakhir.
Isu dugaan KKN memang menjadi momok di era reformasi. Jika benar Jokowi dianggap terlibat dalam praktik tersebut, maka tak heran jika gelombang tuntutan untuk mengadilinya terus membesar.
Jamiluddin juga menyebut bahwa ekspresi minor terhadap Jokowi ini semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu dan meluasnya pergerakan massa di berbagai daerah.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa bertajuk “Adili Jokowi” telah berlangsung di beberapa titik strategis, termasuk markas kepolisian daerah (Mapolda). Di Jawa Barat, ratusan massa yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Tertindas Barat (Martin) menggelar demonstrasi di depan Polda Jabar.
Mereka bahkan membentangkan spanduk dengan tulisan tegas seperti “Tangkap Jokowi” dan “Adili Jokowi”, sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
