Koma.id– Pencopotan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi sebelum masa jabatannya berakhir menuai kontroversi. Keputusan tersebut dinilai sarat kepentingan politik karena Ubedilah dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap pemerintah.
Jurubicara DPP PDIP, Mohamad Guntur Romli, menilai pencopotan itu patut dipertanyakan, terutama jika hal ini berkaitan dengan laporan Ubedilah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
Senada dengan itu, pengamat politik Rocky Gerung juga menilai langkah ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap akademisi yang berani mengkritik pemerintah.
Menurutnya, kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang bagi kebebasan berpikir dan mengkritisi kebijakan publik, bukan justru menekan para akademisi yang bersuara lantang.
