Koma.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan tim ke Provinsi Papua Tengah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menangani masalah inflasi, dan mempromosikan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di wilayah tersebut.
Inisiatif ini merupakan bagian dari pertemuan yang bertujuan untuk mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2023 dan fasilitasi penyusunan perubahan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Papua Tengah, yang diselenggarakan di Aula Kristus Sahabat Kita (KSK), Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Hingga 25 Agustus 2023, realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2023 secara nasional mencapai 53,01% atau setara dengan Rp 655,28 triliun, sedangkan realisasi belanja mencapai 45,10% atau setara dengan Rp 582,37 triliun.
Di Provinsi Papua Tengah, realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2023 per 25 Agustus 2023 sebesar 43,40% atau setara dengan Rp 1,007 triliun. Realisasi belanja sebesar 21,61% atau setara dengan Rp 507,09 miliar.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan perlunya mengoptimalkan realisasi APBD karena beberapa alasan, termasuk meningkatkan daya beli masyarakat, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang lebih awal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sepanjang tahun, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan daya saing untuk menarik investor
