Koma.id – Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) menyatakan secara tegas setiap bakal calon presiden harus melakukan sosialisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja tak memungkiri saat ini ada bacapres yang kerap keliling daerah melakukan safari politik meski ia tak menyebut nama.
“Kemudian ada, mohon maaf nih, capres keliling terus. Lama-lama kan ono opo iki (ada apa ini)? Capres itu doang yang keliling terus,” ujar Bagja dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
Belakangan sejak dideklarasikan jadi capres usungan untuk Pilpres 2024 pada Oktober 2022, Anies Baswedan kerap dibawa oleh NasDem berkeliling Indonesia untuk melakukan safari politik.
Diketahui, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan kerap kali melibatkan atau mengerahkan massa dengan jumlah yang cukup signifikan.
Dalam beberapa kesempatan, Anies mengatakan massa yang menghadiri merupakan atas kemauannya sendiri sehingga membuatnya merasa tersentuh dan tergugah.
Peneliti Center for Indonesia Election (CIE), Sayuti menduga safari politik Anies yang kerap mengerahkan massa tak jauh berbeda dengan gaya politik sebelumnya saat Pilkada 2017 silam.
Sayati mengungkapkan, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan ini berpotensi menimbulkan polemik lantaran dapat dianggap sebagai kampanye di luar jadwal.
“Lagi pula, banyaknya massa yang ikut hadiri di safari politik Anies bukan menjadi penentu kemenangan pada Pilpres 2024 nanti,” ungkap Sayuti dikutip Senin (20/2/2023).
Menurut Sayuti, kemenangan Anies di Pilkada DKI 2027 dengan dukungan yang melibatkan Aksi 212 misalnya, tak serta-merta menjadi kunci keberhasilan dalam kontestasi politiknya.
“Contoh lain, kalau kita berkaca pada Pilpres 2019, riwayat politik Prabowo sangat jelas dengan kelompok massa 212. Bahkan PA 212 secara politik tegas medukung Prabowo, tapi kalah juga, jadi kalau ada bacapres yang keliling dengan adanya dukungan massa ya enggak ngaruh” jelas Sayuti.
Diketahui, hubungan mesra Prabowo dengan PA 212 bermula saat Ijtimak Ulama Jilid I-IV digelar pada 27 Juli hingga 5 Agustus 2019. Ijtimak Ulama diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Front Pembela Islam, dan PA 212.
“Jadi yang dibutuhkan dalam kontetasi politik 2024 adalah figur, tokoh, kandidat yang memiliki gagasan, visi dan misi untuk Indonesia yang lebih maju bukan hanya pada tokoh yang melekat dengan kelompok tertentu,” tukasnya.
