Koma.id- Rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta kembali mengemuka, setelah rencananya peraturan daerahnya atau raperdanya sudah masuk di DPRD DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan penerapan kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau electronic road pricing (ERP) masih dalam tahap pembahasan awal di Dewan.
Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta mengatakan kebijakan tersebut sebagai upaya mengurai kemacetan di Ibu Kota dalam bentuk push strategy atau strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta yang akan menerapkan ERP, mendapat tanggapan beragam masyarakat.
Direktur P3S, Jerry Massie mengatakan, penerapan ERPdi Indonesia belum bisa dilakukan, masih butuh waktu panjang.
Jerry menyebut, di Swedia kebijalan ini bisa dilakukan lantaran Pendapatan Bulanan Swedia dilaporkan sebesar 4,212 USD pada 2022-11. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 4,050 USD untuk 2022-10. Data Pendapatan Bulanan Swedia diperbarui bulanan, dengan rata-rata 4,295 USD dari 1996-01 sampai 2022-11, dengan 323 observasi.
“ Nah, kalau Indonesia pendapatan kita di bawah standar. UMP saja di atas Rp 3 juta. Sedangkan di negara seperti Amerika Serikat income statement mereka pertahun $60-80 Dollar jauh di atas kita. Yang membuat saya heran, program ETLE atau tilang elektronik mati suri tak jelas seperti apa aplikasinya di lapangan? Padahal, anggaran negara cukup besar dalam pilot project ini,” tuturnya.
