Koma.id, Jakarta – Negara-negara di kawasan Pasifik cenderung mengangkat isu pelanggaran HAM Papua pada forum-forum internasional, ini terjadi selama 6 tahun ke belakang, khususnya di momen Sidang Majelis Umum PBB. Termasuk negara Vanuatu, menjadi negara paling vokal dalam menyuarakan klaim sepihak tentang keinginan Papua untuk merdeka dari Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Indonesia sejauh ini telah melakukan berbagai upaya termasuk dialog dengan berbagai negara di Pasifik untuk mengklarifiasi tuduhan yang sering kali dilayangkan kepada NKRI.
Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru saja mengunjungi Fiji dan Kepulauan Solomon untuk mengirimkan bantuan dan berdialog terkait banyaknya kemajuan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Kami terus berupaya untuk melakukan sebaik mungkin, agar masalah pelanggaran ini tidak diangkat oleh negara-negara yang coba memanfaatkan isu HAM untuk mengusik kedaulatan suatu negara,” jelasnya dalam media briefing Kemlu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (12/9).
Tharyat menekankan bahwa isu pelanggaran HAM tidak diinternasionalisasikan di PBB sehingga klaim sepihak yang diajukan Vanuatu dan negara Pasifik lainnya tersebukti tidak diakui.
“Semua negara bebas menyatakan apa saja di forum PBB, karena tidak ada larangan. Semua negara memiliki hak untuk menyampaikan hal yang menjadi kepentingan negaranya, dan ini tidak bisa dibatasi,” pungkas Tharyat.
