Koma.id – Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri diduga 1,3 miliar data registrasi pengguna kartu SIM (SIM card) prabayar bocor. Kebocoran data ini diduga sudah terjadi sejak 2017.
Data tersebut kini diperjualbelikan di forum Breached.to lewat seorang pengguna bernama Bjorka. Data yang disebut bocor berukuran 87 GB dengan berisi 1,3 miliar pendaftar.
Meski demkian, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, sesuai pencermatan struktur, data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berbeda dengan yang terdapat di https://breached.to.
“Dari pengamatan pada sistem milik Ditjen Dukcapil, tidak ditemukan adanya Log akses, traffic, dan akses anomali yang mencurigakan,” ujar Zudan dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).
Meski demikian, dia menegaskan, Kemendagri tetap akan menelusuri info dugaan kebocoran data tersebut.
“Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait dengan berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar,” tuturnya.
Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah seorang anggota forum Breached, Bjorka mengunggah mengenai kabar itu, pada 31 Agustus 2022.
Unggahan diawali dengan logo Kementerian Kominfo dan narasi kewajiban registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia dimulai pada 31 Oktober 2017
Bjorka kemudian mengeklaim memiliki data 1.304.401.300 nomor ponsel pengguna di Indonesia.
Data tersebut berisi nomor seluler kartu prabayar disertai dengan identitas penggunanya, berupa NIK (nomor induk kependudukan), informasi nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor HP terkait.
Data sensitif tersebut dibanderol senilai 50.000 dolar AS (sekitar Rp 745 juta) dengan transaksi dalam bentuk ethereum.
Hacker itu menyebutkan, bocoran data tersebut disimpan dalam file berukuran 18 GB (compressed) atau 87 GB (uncompressed).
Bjorka lantas memberikan sekitar dua juta sampel nomor HP dari lima operator seluler di Indonesia yang diklaimnya bisa diunduh secara bebas.
