Koma.id | Kathmandu – Nepal resmi menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai Perdana Menteri sementara pada Jumat (12/09), menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda Gen Z. Penunjukan Karki dilakukan setelah Perdana Menteri sebelumnya, Sharma Oli, mengundurkan diri di tengah tekanan publik.
Dalam pidato perdananya pada Minggu (14/09), Karki berkomitmen memenuhi tuntutan utama para demonstran, yakni pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan yang transparan, dan pemerataan ekonomi. “Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z,” ujar Karki, seperti dikutip AFP.
Karki, 73 tahun, dikenal sebagai figur independen dan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal. Ia mengaku tidak menginginkan jabatan tersebut, namun namanya muncul sebagai pilihan utama demonstran yang menggunakan platform Discord untuk menyuarakan aspirasi politik mereka.
Interpol Terbitkan Red Notice untuk Syekh Ahmad Al Misry, Buronan Kasus Dugaan Pelecehan Santri
Penunjukan Karki terjadi setelah negosiasi intensif antara Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, dan perwakilan demonstran. Parlemen Nepal telah dibubarkan, dan pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2026.
Kerusuhan yang melanda Nepal selama dua hari sebelum penunjukan Karki menewaskan sedikitnya 72 orang dan melukai 191 lainnya. Sejumlah gedung pemerintahan di kompleks Singha Durbar dilaporkan rusak dan terbakar. Karki mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang para korban sebelum menyampaikan pidatonya.
Presiden Paudel menyebut penunjukan Karki sebagai solusi damai atas krisis politik yang melanda negara berpenduduk 30 juta jiwa tersebut. “Situasi ini sangat sulit dan rumit. Saya mengimbau seluruh warga Nepal untuk mendukung proses pemilu mendatang,” ujarnya.
Karki menegaskan bahwa pemerintahannya bersifat sementara dan tidak akan berlangsung lebih dari enam bulan. “Kami akan menyelesaikan tanggung jawab kami dan menyerahkannya kepada parlemen dan pemimpin berikutnya,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memulangkan 57 WNI dari Nepal secara bertahap. Terbaru, 17 WNI tiba di Indonesia pada Sabtu (13/9) setelah bandara di Kathmandu kembali beroperasi. Kemlu menyatakan masih ada 21 WNI yang akan dipulangkan dalam beberapa hari ke depan dan mengimbau warga untuk menunda perjalanan ke Nepal hingga situasi benar-benar pulih.
