Koma.id – Mendekati hajatan Pemilu 2024, narasi-narasi provokasi tidak juga surut. Berbagai ancaman masif dilakukan.
Tentu ini menjadi sangat tidak elok di tengah panasnya atmosfer politik akhir-akhir ini. Parahnya lagi, kelompok yang meniupkan nada-nada provokasi datang dari elite politik, dan kelompok penekan anti Pemerintahan Jokowi.
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
Dalam konteks ini, aktivis Mega Bintang Mudrich Sangidu bersama Ketua Umum Partai Ummat Amien Rais, dan aktivis Eggi Sudjana juga Syahganda Nainggolan akan turun ke jalan dan menurunkan Presiden Jokowi dari jabatannya sebelum 2024 (people power).
Menanggapi seruan tersebut, Peneliti CIE Sayuti mengatakan bahwa isu people power menjadi salah satu intimidasi yang berlebihan. Aksi-aksi provokatif, intimidatif tidak hanya merugikan Pemerintah namun juga publik.
“Kegiatan dan pernyataan seruan people power merupakan salah satu bentuk provokasi untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut bergerak untuk menurunkan Presiden Jokowi dengan cara aksi demo. Ini cara yang tidak mendidik rakyat tentang nilai-nilai demokrasi. Justru sebaliknya, merupakan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi dan konstitusi,” kata dia, hari ini.
“Aparat Kepolisian harus tangkap provokator yang menyerukan people power,” ucap dia lagi.
Kata dia, narasi “people power” berbahaya bagi kelangsungan pemilihan umum yang sebentar lagi akan digelar di Indonesia dan merupakan provokasi yang tidak perlu untuk menurunkan Presiden.
“Saya kira narasi seperti ini merupakan provokasi yang tidak perlu. Ini sangat berbahaya,” jelasnya.
Sayuti kembali menegaskan bahwa people power menjadi sangat berlebihan dan tidak mencerminkan iklim demokrasi yang sejuk.
Selain itu, kata dia, pengerahan massa merupakan cara lama yang sudah tidak cocok dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pengerahan massa hanya cocok di era Orde Baru ketika demokrasi tersumbat, ruang-ruang aspirasi dan kebebasan dibatasi. Di era Orde Baru, pengerahan massa merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan. Itu sebabnya mengapa pengerahan massa pada saat itu sukses menumbangkan rezim Soeharto.
“Namun sekarang, demokrasi sangat bebas, siapa saja boleh menyuarakan aspirasinya tanpa harus turun ke jalan. Media sosial, media cetak maupun online mudah diakses. Informasi tidak tersumbat, segala sesuatunya bisa diakses dengan baik. Perlawanan terhadap kesewenang-wenangan diberikan jalan oleh pemerintah. Harus diingat pula bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai budaya ketimuran yang mengedepankan rasa aman, damai, tenteram, dan santun,” pungkasnya.
