Koma.id– Polemik mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendorong proses pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Jokowi masih bergulir. Alasannya adalah dugaan pelanggaran yang terkait dengan pencalonan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Meski demikian, lanjut Menko Polhukam Mahfud MD, tidsk ada yang merespon permintaan impeachment Denny Indrayana..
“Ya terserah Denny aja lah. Kan enggak ada yang nanggepin juga toh,” ucap Mahfud.
Roadshow Kebangsaan di Lampung, Ken Setiawan Ungkap Ancaman Paham Ekstrem di Kalangan Anak
Menurut Mahfud tak ada urgensi untuk meminta pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Untuk itu wajar Denny Indrayana
dicuekin DPR RI.
Tambahan informasi, dalam surat yang dikirim oleh Denny Indrayana, ada tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang disebutkan terkait dengan Jokowi.
Pertama, Jokowi diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.
Kedua, Jokowi disebut membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang berujung pada Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.
Ketiga, Jokowi dituduh menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
