KOMA.ID, JAKARTA – Koordinator Sahabat DPR, Bintang Wahyu Saputra, menyoroti kesepakatan DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Rapat Paripurna setelah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Bintang menilai kesepakatan tersebut menjadi perkembangan penting setelah RUU Perampasan Aset melalui proses pembahasan selama hampir satu tahun. Terlebih, seluruh fraksi di DPR RI telah menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna terdekat.
“Ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami berharap proses yang telah berjalan antara pemerintah dan DPR RI ini dapat segera dituntaskan hingga menjadi undang-undang,” ujar Bintang.
Bintang juga menyoroti keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI dalam proses legislasi tersebut. Ia berharap koordinasi antara pemerintah dan lembaga legislatif dapat terus berjalan hingga RUU Perampasan Aset resmi menjadi undang-undang.
Secara khusus, Bintang turut menyoroti peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya rapat pengambilan keputusan tingkat pertama. Menurutnya, kesepakatan seluruh fraksi untuk membawa RUU tersebut ke Paripurna merupakan tahapan penting dalam proses legislasi.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran DPR RI yang terlibat dalam proses ini. Secara khusus, kami mengapresiasi peran Pak Sufmi Dasco Ahmad dalam memimpin rapat hingga tercapai kesepakatan untuk melanjutkan RUU ini ke Paripurna,” katanya.
Bintang berharap RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan menjadi undang-undang sehingga Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, serta pemulihan aset yang berasal dari tindak kejahatan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, aturan tersebut nantinya dapat diterapkan secara tepat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tetap mengedepankan keadilan dan kepastian hukum,” tutup Bintang.














