KOMA.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah menuntaskan pembahasan tingkat pertama di DPR RI. Regulasi tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk mendapatkan persetujuan tingkat kedua sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyelesaian pembahasan RUU tersebut tidak terlepas dari proses penyerapan aspirasi yang dilakukan Komisi III DPR RI. Tercatat, sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah digelar dengan melibatkan masyarakat, kalangan pakar, hingga berbagai organisasi.
Dasco menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat persetujuan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Bursa RI-2 Dikuasai Kader Gerindra
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan mendukung proses penyusunan regulasi tersebut hingga pembahasan tingkat pertama dapat diselesaikan.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” kata Dasco.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa proses penyerapan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025. Selama proses tersebut, Komisi III secara rutin menggelar RDPU, bahkan setidaknya dua kali dalam sepekan.
Menurut Habiburokhman, intensitas pembahasan tersebut menunjukkan besarnya ruang yang diberikan DPR untuk menampung pandangan publik. Ia menyebut proses serupa tidak lazim dilakukan dalam pembahasan rancangan undang-undang lainnya.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco,” kata Habiburokhman.
Di sisi lain, Habiburokhman menyoroti aspek pengamanan dalam substansi RUU tersebut. Ia memastikan aturan perampasan aset dirancang dengan ketentuan yang mencegah kewenangan aparat penegak hukum disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan maupun pemerasan.
Menurutnya, ketentuan perlindungan dalam rancangan regulasi itu telah disusun untuk menutup celah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan perampasan aset.
“Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” kata dia.
Dengan selesainya pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset kini menunggu agenda pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR. Persetujuan pada tahap tersebut menjadi tahapan berikutnya sebelum rancangan regulasi itu ditetapkan sebagai undang-undang.













