Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Berita

Sugiat Santoso : Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

×

Sugiat Santoso : Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

Sebarkan artikel ini
Sugiat Santoso
Politisi Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso.

KOMA.ID, JAKARTA – Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden RI Prabowo Subianto, baik dari aspek keamanan fisik maupun perlindungan informasi strategis. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini pun menegaskan, bahwa persoalan ini sangat penting menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden yang berpotensi mengganggu keamanan negara dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Hal ini disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II.

Silakan gulirkan ke bawah

“Dua tahun pemerintahan ini kita tidak boleh anggap remeh persoalan penyadapan itu seorang Presiden bisa disadap. Saya ingin ke depan Kementerian Sekretariat Negara memastikan hal ini tidak boleh terulang lagi dengan segala cara,” tegas Sugiat di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa dugaan penyadapan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih jika berlangsung dalam kurun waktu panjang dan memungkinkan pengumpulan informasi terkait kebijakan strategis Presiden. Karena itu, ia meminta Kemensetneg memastikan seluruh area dan fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan terlindungi dari potensi penyusupan maupun aktivitas penyadapan.

Menurut Sugiat, pengamanan Presiden tidak cukup hanya melalui pemeriksaan fisik ruangan dan fasilitas Istana, tetapi juga perlu didukung kemampuan teknologi untuk mendeteksi potensi penyadapan jarak jauh. Dengan demikian, keamanan komunikasi dan informasi Presiden dapat terlindungi secara optimal.

“Kami mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Saya berharap dalam usulan-usulan program ke depan, hal ini menjadi prioritas. Kalau dalam kaitan anggaran, sekali lagi, Komisi XIII pasti mendukung,” ujarnya.

Selain penguatan pengamanan, dirinya juga mendorong Kemensetneg mengevaluasi kebijakan-kebijakan strategis yang telah diterbitkan selama dua tahun pemerintahan berjalan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada infiltrasi atau penyusupan kepentingan tertentu yang memengaruhi substansi kebijakan Presiden Prabowo.

Ia menilai informasi yang diperoleh melalui dugaan penyadapan berpotensi disalahgunakan untuk melemahkan, bahkan menyabotase, kebijakan pemerintah. Karena itu, jelasnya, evaluasi perlu mencakup berbagai produk kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga keputusan menteri.

Mengakhiri pernyataan, Sugiat juga mengingatkan bahwa kelompok-kelompok oligarki memiliki kemampuan beradaptasi dan memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan nasional tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sebagaimana semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan ini perlu disisir kembali. Apakah ada kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.