KOMA.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kalangan buruh tidak kehilangan fokus dalam memperjuangkan hak dan pelindungan tenaga kerja akibat berbagai isu yang beredar di media sosial. Ia menegaskan, penguatan advokasi pekerja harus tetap menjadi perhatian utama gerakan buruh.
Pesan itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Bursa RI-2 Dikuasai Kader Gerindra
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyebut kalangan buruh telah menyampaikan apresiasi atas pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
Ia kemudian mengingatkan agar energi gerakan buruh diarahkan untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi, meningkatkan kesadaran ketenagakerjaan, serta mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang dialami pekerja.
“Tadi kami juga sempat berdialog bahwa saya sampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh tidak perlu risau dengan framing-framing atau isu-isu yang berseliweran di netizen. Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyadarkan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” ujar Dasco kepada awak media.
Selain menyoroti pentingnya konsistensi gerakan buruh, Dasco memastikan DPR akan terus membuka komunikasi dengan pemerintah, pekerja, dan kalangan perusahaan. Menurutnya, dialog antarpihak diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan tidak berkembang menjadi hambatan bagi perbaikan kondisi ekonomi.
Ia berharap komunikasi yang terbangun tidak berhenti pada audiensi, melainkan berlanjut secara intensif untuk membahas berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Kami sudah sepakat bahwa ke depan komunikasi akan terus intensif, baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta perusahaan, agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Di kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, yang hadir mewakili KBPBI, menyampaikan penghargaan kepada Dasco dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Andi Gani menilai proses pembahasan regulasi tersebut memberikan ruang bagi kalangan pekerja untuk menyampaikan pandangan. Dialog dan pertukaran argumentasi antara DPR dengan perwakilan buruh, menurutnya, menjadi bagian penting dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Dasco khususnya dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap undang-undang yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani.
Ia sekaligus menegaskan posisi KBPBI dalam kehidupan bernegara. Menurut Andi Gani, gerakan buruh yang tergabung dalam koalisi tetap berpedoman pada konstitusi dan mendukung pemerintahan yang sah.
Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan berbagai anggapan yang beredar di media sosial mengenai sikap politik gerakan buruh.
“Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Audiensi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah organisasi pekerja turut mengirimkan perwakilan, di antaranya KSPSI AGN, KBMI, ASPIRASI, KSN, KAPN, KASBI, GSBI, SP KAI, FSPGI, FPBI, SPSI 73, SPSI YRS, serta Sarbumusi.
Pertemuan ini menjadi ruang bagi pimpinan DPR dan elemen buruh untuk menyelaraskan komunikasi setelah pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ke depan, dialog tersebut diharapkan tidak hanya menjaga hubungan antarpemangku kepentingan, tetapi juga memastikan pelaksanaan regulasi berjalan dengan pengawalan dan membuka jalur advokasi bagi pekerja yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.













