KOMA.ID, JAKARTA – Perebutan kursi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memperlihatkan peta persaingan yang menarik. Di tengah belum adanya partai politik koalisi pemerintahan yang secara terbuka mengajukan kandidat, Presiden Prabowo Subianto justru dinilai memiliki keleluasaan menentukan sosok pendampingnya melalui dua pilihan utama: kalangan profesional atau kader Partai Gerindra.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, membaca sikap diam partai-partai koalisi tersebut sebagai indikasi bahwa penentuan calon wakil presiden masih berada dalam kalkulasi politik Prabowo.
Menurutnya, kedua opsi memiliki keuntungan masing-masing, tetapi juga menyimpan konsekuensi terhadap konfigurasi kekuasaan dan persiapan politik menuju Pemilu 2029.
Arifki menilai, figur profesional berpeluang memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, terutama apabila memiliki kompetensi di bidang ekonomi. Hal ini dinilai relevan dengan situasi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian serta orientasi kebijakan Prabowo yang menempatkan negara sebagai aktor utama pembangunan.
“Presiden Prabowo tentu perlu mempertimbangkan figur profesional, khususnya yang memiliki kompetensi kuat di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan orientasi kebijakan ekonomi Prabowo yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, kehadiran wakil presiden dengan kapasitas ekonomi yang kuat bisa menjadi nilai tambah,” ujar Arifki dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Selain ekonom, kalangan profesional dari bidang hukum juga dinilai memiliki peluang untuk dipertimbangkan. Terlebih, agenda pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum menjadi bagian dari perhatian pemerintahan Prabowo.
Arifki berpandangan, wakil presiden dari kalangan profesional dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan sekaligus menghadirkan figur yang relatif tidak terbebani kepentingan elektoral partai.
“Figur profesional bisa menjadi pilihan yang relatif lebih netral secara politik. Mereka dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan tanpa membawa beban kompetisi elektoral partai. Apalagi, figur profesional yang tidak memiliki ambisi politik elektoral pada 2029 tentu lebih mudah diterima sebagai mitra kerja presiden,” jelasnya.
Namun, opsi berbeda muncul apabila Prabowo memilih kader dari partainya sendiri. Menurut Arifki, sosok internal Gerindra memiliki keuntungan dari sisi koordinasi, kesamaan ideologi, serta pemahaman terhadap pola kepemimpinan Presiden.
Kedekatan organisatoris tersebut berpotensi mempermudah komunikasi antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Hanya saja, pilihan itu bisa memunculkan persoalan tersendiri bagi partai-partai pendukung pemerintah lainnya.
Arifki mengingatkan, keberhasilan pemerintahan berpotensi memberikan keuntungan elektoral lebih besar kepada Gerindra apabila kursi wakil presiden juga diisi kader partai tersebut. Sebaliknya, ketika kinerja pemerintah menghadapi persoalan, partai koalisi lainnya bisa memilih mengambil jarak demi menjaga kepentingan politik masing-masing.
“Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing,” ungkap Arifki.
Menurutnya, persoalan tersebut semakin penting karena partai politik mulai memperhitungkan langkah dan strategi menghadapi Pemilu 2029. Agenda pendaftaran serta verifikasi partai politik di KPU pada 2027 juga akan menjadi salah satu tahapan penting konsolidasi politik nasional.
Tiga Alasan Koalisi Memilih Tidak Mengusulkan Kandidat
Lebih jauh, Arifki mengidentifikasi setidaknya tiga kemungkinan yang menjelaskan mengapa partai-partai koalisi belum mengajukan nama kader mereka untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Pertama, partai koalisi kemungkinan tidak ingin memperlihatkan ambisi membangun poros politik sendiri menjelang Pilpres 2029. Pengajuan kader sebagai calon wakil presiden berpotensi ditafsirkan sebagai upaya memperbesar daya tawar politik untuk kontestasi berikutnya.
Kedua, partai-partai tersebut cenderung memilih menunggu keputusan Prabowo daripada secara terbuka menawarkan kandidat. Strategi ini dinilai lebih aman untuk menghindari kesan sedang melakukan manuver politik di tengah proses penentuan wakil presiden.
Ketiga, masing-masing partai kemungkinan tengah mempersiapkan strategi politik sendiri untuk 2029. Sebab, apabila kader mereka menduduki posisi wakil presiden, partai bersangkutan akan memiliki tanggung jawab politik lebih besar terhadap seluruh kinerja pemerintahan.
“Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029,” kata Arifki.
Atas dasar itu, ia menilai persaingan antara figur profesional dan kader Gerindra tidak cukup dilihat dari kedekatan personal maupun hubungan politik dengan Prabowo.
Faktor yang lebih menentukan adalah kemampuan kandidat dalam melengkapi kepemimpinan presiden, memperkuat efektivitas pemerintahan, serta menjaga keseimbangan hubungan politik di tengah koalisi.
“Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru. Jadi, keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo,” pungkasnya.














