Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Polhukam

Menko Polkam: Perbedaan Pendapat Jangan Jadi Sumber Perpecahan, Keamanan dan Demokrasi Harus Berjalan Beriringan

×

Menko Polkam: Perbedaan Pendapat Jangan Jadi Sumber Perpecahan, Keamanan dan Demokrasi Harus Berjalan Beriringan

Sebarkan artikel ini
Menko Dudung
Menko Polkam, Dudung Abdurachman.

KOMA.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama menjaga persatuan dan stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang. Menko Polkam menegaskan bahwa keamanan dan demokrasi harus berjalan beriringan, dengan tetap menjunjung tinggi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Menko Polkam menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan resminya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu sore (18/11/2026). Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan persatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, TNI, dan Polri menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Silakan gulirkan ke bawah

Dalam menghadapi derasnya arus informasi, Menko Polkam mengingatkan masyarakat agar semakin bijak menggunakan media sosial. Setiap informasi perlu diperiksa kebenarannya sebelum disebarluaskan guna mencegah berkembangnya hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi. Menurutnya, ruang digital harus menjadi sarana memperkuat persaudaraan, membangun komunikasi yang sehat, serta menjaga persatuan bangsa, bukan justru menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Selain itu, Menko Polkam mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong, kepedulian antarwarga, dan sistem keamanan lingkungan. Apabila terjadi persoalan atau gesekan di masyarakat, penyelesaiannya perlu mengutamakan dialog dan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat terkait. Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya harus tetap dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Menko Polkam juga menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan, dan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Oleh karena itu, setiap perbedaan hendaknya disikapi secara dewasa, tanpa kebencian, permusuhan, maupun tindakan kekerasan yang dapat merusak persatuan bangsa.

“Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, adil, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif, dengan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Menko Polkam juga mengimbau masyarakat agar tidak bertindak sendiri ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu keamanan, melainkan mengutamakan keselamatan dan melaporkannya melalui saluran resmi kepada aparat berwenang.

Mengakhiri pernyataannya, Menko Polkam mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.