JAKARTA, KOMA.ID – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melaporkan sejumlah perkembangan isu keamanan strategis kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, mulai dari kasus dugaan penyadapan hingga peredaran narkoba.
Laporan tersebut disampaikan Suyudi saat melakukan kunjungan bersama jajaran Polri ke Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pertemuan itu juga membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penanganan penipuan daring atau online scam yang baru-baru ini terjadi di Filipina, serta penguatan sinergi antarlembaga.
Relawan Prabowo 08 Dorong Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Akbar Husin: Sosok Pemersatu Bangsa
Suyudi menyampaikan bahwa berbagai tantangan keamanan sepanjang 2026 membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor. Meski demikian, ia memastikan Polri terus berupaya menjaga situasi kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia.
Aliansi 40 Ormas Islam Puji Keberanian Kapolri Suyudi Tetapkan Tersangka Jenderal Listyo Sigit
“Sepanjang 2026 ini banyak sekali yang kami hadapi. Namun, alhamdulillah, sampai saat ini di bawah arahan Bapak Menko, kami dapat melakukan upaya pemeliharaan kamtibmas di seluruh wilayah Nusantara,” ungkap Suyudi.
Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas dukungan, petunjuk, dan arahan Menko Polkam terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.
“Kami datang ke sini tentu untuk bersilaturahmi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan, petunjuk, dan arahan Bapak Menko selama ini terhadap jajaran Polri, sehingga Polri senantiasa bisa terus mengabdi kepada masyarakat,” ujar Suyudi.
Polri Diminta Kawal Program Prioritas Presiden
Dalam pertemuan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman mengingatkan Polri agar tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dudung, kepolisian perlu memantau kemungkinan munculnya gangguan, ancaman, maupun dampak program pemerintah terhadap masyarakat. Dengan demikian, potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini.
“Program prioritas Bapak Presiden juga harus dikawal. Tidak serta-merta hanya kelembagaan yang berwenang, tetapi kepolisian juga harus memonitor sejauh mana kemungkinan adanya gangguan, ancaman, atau dampak dari program tersebut terhadap masyarakat,” tegas Dudung.
Dudung juga mendorong Polri memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui semangat “Polri Bersama Masyarakat”. Ia menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa kepolisian merupakan institusi yang hadir dan bekerja untuk rakyat.
“Saya memberikan masukan kepada kepolisian, salah satunya bahwa polisi bersama masyarakat ini betul-betul digaungkan. Ini menjadi momentum penting bagi kepolisian untuk berkiprah secara langsung dan menegaskan kembali bahwa memang kepolisian itu adalah milik rakyat, sama halnya seperti TNI,” ujarnya.
Singgung Situasi Papua dan Ancaman Provokasi
Selain persoalan keamanan strategis, Dudung turut menyinggung perkembangan situasi di Papua terkait aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ia menyebut aparat kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan dan menilai kondisi keamanan nasional secara umum masih kondusif.
Dudung juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, informasi menyesatkan maupun provokatif perlu disaring agar tidak memicu keresahan dan mengganggu stabilitas keamanan.
“Saya berharap masyarakat tetap menjaga situasi ini. Informasi dari mana pun yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan harus betul-betul disaring dengan jernih. Apabila ada informasi yang menyesatkan atau memprovokasi dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, hal tersebut harus bisa dikendalikan, baik secara pribadi, kelompok, maupun organisasi,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi Kemenko Polkam dengan Polri dalam merespons dinamika keamanan nasional. Dudung menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam kunjungan itu, Kapolri didampingi Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Kabaintelkam, Kabaharkam, Dankorbrimob, Kadivhumas, dan Wakabareskrim. Sementara Menko Polkam didampingi Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para deputi, staf khusus, serta staf ahli.














