Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Hukum

Gibran Berhak Dapat Kompensasi Pasca Mundur dari Wapres, Kecuali ada Pidana

×

Gibran Berhak Dapat Kompensasi Pasca Mundur dari Wapres, Kecuali ada Pidana

Sebarkan artikel ini
Img 20261112 Wa0012
Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, di Istana Negara, Kamis (12/11/2026). (Foto / Istimewa)

KOMA.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Gibran Rakabuming Raka tetap berhak memperoleh fasilitas administratif sebagai mantan Wakil Presiden apabila pengunduran dirinya diproses secara terhormat. Namun, hak tersebut dapat dipersoalkan apabila ditemukan tindak pidana dalam proses pencalonannya dan terdapat putusan pengadilan yang menjadi dasar pencabutan hak.

Mahfud menjelaskan, aturan mengenai hak keuangan dan administratif bagi mantan Presiden maupun Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Silakan gulirkan ke bawah

Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan landasan bagi pemberian hak pensiun dan fasilitas tertentu kepada pejabat yang mengakhiri masa jabatan dengan hormat. Sementara itu, pengunduran diri dan pemberhentian memiliki konsekuensi administratif yang berbeda, terutama berkaitan dengan hak menerima gaji pokok.

“Konstitusi kita gak ngatur kecali yang ngatur secara umum bahwa presiden itu kalau berhenti karena mundur berarti dia mendapat pensiun dan hak-hak lain,” kata Mahfud dalam keterangannya di podcast Terus Terang yang tayang di Youtube Channel Mahfud MD Official, Selasa (17/11/2026) malam.

Ia menerangkan, pejabat yang diberhentikan tetap memiliki hak administratif tertentu, meskipun tidak memperoleh gaji pokok sebagaimana pejabat yang berhenti dengan status terhormat.

“Kalau berhenti karena diberhentikan tetap dapat hak administratif cuma ndak dapat gaji pokok gitu, itu aja bedanya,” ujarnya.

Pandangan Mahfud tersebut muncul setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memprosesnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima surat tersebut dan menghormati keputusan Gibran. Pengunduran diri itu kemudian memunculkan pembahasan mengenai konsekuensi hukum maupun hak-hak yang masih melekat pada Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

Mahfud mengakui, pemberian hak administratif kepada Gibran berpotensi memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari kontroversi yang menyertai proses pencalonannya dalam Pilpres 2024, khususnya persoalan dokumen penyetaraan pendidikan.

Dari sudut pandang keadilan publik, Mahfud memahami jika ada masyarakat yang mempertanyakan kelayakan Gibran memperoleh hak-hak tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penilaian terhadap suatu peristiwa tidak dapat serta-merta menggantikan ketentuan hukum.

“Apakah itu adil terhadap kasus Gibran? Menurut rasa keadilan masyarakat ndak dong dia masuknya curang dan gitu, tapi hukumnya tidak ada,” kata Mahfud.

Dengan demikian, menurut Mahfud, ketidakpuasan terhadap proses pencalonan Gibran harus dibedakan dari persoalan hak administratif setelah pengunduran diri. Selama belum ada dasar hukum yang menyatakan hak tersebut harus dicabut, pemberiannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Mahfud Dorong Penelusuran Dugaan Pidana

Meski demikian, Mahfud tidak menutup kemungkinan adanya konsekuensi hukum yang berbeda apabila ditemukan unsur pidana dalam rangkaian proses pencalonan Gibran.

Ia mendorong agar dugaan pelanggaran tidak hanya dilihat dari aspek administrasi, tetapi juga ditelusuri melalui mekanisme penegakan hukum apabila terdapat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.

Menurut Mahfud, pemeriksaan perlu diarahkan pada proses penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut, termasuk unsur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurutnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran pidana.

“Terkecuali sekarang dicari pidananya, bagaimana dulu ini bisa terjadi dan betul ada pidana, ya berarti bisa dong, dimintakan putusan pengadilan bahwa ini tidak bisa diberikan hak-hak itu,” ujarnya.

Mahfud menegaskan, proses hukum harus didasarkan pada pembuktian, bukan semata-mata desakan atau penilaian politik. Apabila ditemukan tindak pidana, aparat penegak hukum perlu mengusut pihak yang bertanggung jawab dan membawa perkara tersebut ke proses peradilan.

“Kejar pidananya, kalau dari pidana terbukti bahwa dulu pencalonannya melalui pidana minta dong pertanggungjawabanya ke sana,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa konsekuensi hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat mencakup sejumlah hal sesuai dengan proses persidangan. Jaksa memiliki kewenangan menyusun tuntutan berdasarkan bukti, sedangkan hakim akan menentukan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap.

“Bis nanti pengadilan memutus mencabut hak-hak politik dan mengembalikan uang yang sudah dipakai untuk negara terserah hakim, Jaksa menuntutnya,” lanjut Mahfud.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pencabutan hak politik maupun kewajiban mengembalikan uang negara tidak bisa dilakukan secara otomatis. Keduanya harus memiliki dasar hukum dan diputus melalui mekanisme peradilan yang sah.

Putusan MA Tidak Otomatis Membuktikan Tindak Pidana

Dalam penjelasannya, Mahfud juga menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 batal dan memerintahkan pejabat terkait untuk mencabutnya. Meski demikian, perkara tersebut berada dalam ranah tata usaha negara, yakni menyangkut keabsahan suatu keputusan administrasi pemerintahan.

Konsekuensinya, putusan MA tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan Gibran melakukan tindak pidana. Putusan administrasi dan pembuktian pidana merupakan dua proses hukum berbeda, dengan objek pemeriksaan serta konsekuensi masing-masing.

Karena itu, jika ingin membawa persoalan pencalonan Gibran ke ranah pidana, harus ada penyelidikan dan penyidikan yang mampu mengungkap apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana.

Mahfud menyadari upaya tersebut tidak sederhana. Penelusuran dugaan pelanggaran berpotensi menyentuh sejumlah pihak dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi pencalonan.

“Meskipun saya mengira mungkin orang takut mengajukan ini ke pengadilan, tapi kalau mau menyesuaikan sungguh-sungguh gitu,” ujarnya.

Pada akhirnya, Mahfud menekankan perlunya memisahkan persoalan pemenuhan hak administratif Gibran dari kemungkinan pertanggungjawaban pidana dalam proses pencalonannya. Hak administratif harus diperlakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sedangkan dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum.

Menurutnya, penyelesaian kedua persoalan tersebut melalui jalur yang tepat penting untuk memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, kontroversi pencalonan Gibran tidak hanya menjadi perdebatan politik, tetapi juga dapat dituntaskan melalui mekanisme hukum apabila memang ditemukan bukti pelanggaran.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.