Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Polri Bentuk Majelis KKEP Hadapi Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi

×

Polri Bentuk Majelis KKEP Hadapi Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi

Sebarkan artikel ini
Trunoyudo Wisnu Andiko Polri - KOMA
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Koma.id – Polri akan membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keduanya di-PTDH buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Rabu (18/11/2026).

Silakan gulirkan ke bawah

Trunoyudo mengatakan, permohonan banding Ahrie dan Eko akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan kepada publik.

“Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa 10 November 2026. Kemudian, menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga juga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.