Koma.id – Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan ekonomi dengan Inggris melalui implementasi Economic Growth Partnership (EGP). Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan perdagangan bilateral, memperluas investasi, memperkuat rantai pasok, serta membuka peluang pembentukan perjanjian perdagangan komprehensif antara kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke London, Inggris, pada 23 November 2026. Dalam kunjungan tersebut, Airlangga akan menggelar dua pertemuan strategis dengan mitra pemerintah Inggris untuk mempercepat implementasi EGP.
Agenda itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Airlangga ke Brussels, Belgia, dan London, Inggris, pada 19–25 November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan, pertemuan di Inggris akan membahas percepatan pelaksanaan berbagai kesepakatan dalam EGP sekaligus menjajaki pembahasan awal pembentukan Indonesia–United Kingdom Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Selain perdagangan, kedua negara juga akan membahas perluasan investasi strategis, termasuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional serta kerja sama transisi energi.
Pemerintah Indonesia juga akan memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan berbagai hambatan usaha dan kendala operasional yang dihadapi investor agar dapat dicarikan penyelesaian bersama.
EGP Jadi Kerangka Penguatan Hubungan Ekonomi
Economic Growth Partnership merupakan kerangka kemitraan ekonomi yang dibentuk Indonesia dan Inggris untuk memperdalam hubungan perdagangan serta investasi kedua negara.
Kesepakatan pembentukan EGP ditandatangani di London pada 19 Januari 2026. Kemitraan tersebut kemudian diluncurkan secara resmi pada 20 Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
EGP menjadi salah satu pilar ekonomi dalam kesepakatan Accord for a New Strategic Partnership antara Indonesia dan Inggris.
Melalui kemitraan ini, kedua negara sepakat memperkuat koordinasi pemerintah, memfasilitasi kegiatan usaha, bertukar informasi, serta membuka peluang kerja sama di berbagai sektor prioritas.
Kerja sama tersebut mencakup energi bersih, kesehatan dan ilmu hayati, jasa keuangan, ekonomi digital, infrastruktur dan transportasi, pendidikan, pertanian, pangan dan minuman, perdagangan dan investasi, hingga penguatan ketahanan rantai pasok.
EGP juga mendorong terciptanya iklim perdagangan yang terbuka dan adil, termasuk dalam pengelolaan serta tata kelola badan usaha milik negara.
Dalam kerangka tersebut, kedua negara membentuk forum kemitraan ekonomi atau Economic Growth Partnership Forum. Forum ini berfungsi memantau perkembangan kerja sama, membahas peluang ekspor dan investasi, mengidentifikasi hambatan perdagangan, serta mengoordinasikan kebijakan antarlembaga pemerintah.
Dengan adanya forum tersebut, kerja sama Indonesia-Inggris diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan politik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi proyek investasi dan aktivitas perdagangan yang konkret.
Jajaki Pembentukan Perjanjian Perdagangan Komprehensif
Salah satu agenda penting dalam pertemuan Airlangga di London adalah mendorong pembahasan awal pembentukan Indonesia–United Kingdom CEPA.
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA diharapkan dapat memberikan kerangka kerja sama yang lebih luas dan terstruktur dalam hubungan perdagangan kedua negara.
Melalui perjanjian tersebut, Indonesia berpeluang memperluas akses pasar produk nasional ke Inggris, meningkatkan kepastian regulasi, serta memperkuat hubungan investasi jangka panjang.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa EGP dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif, termasuk membuka kesempatan pembentukan CEPA.
Saat peluncuran EGP di Jakarta pada 25 Februari 2026, Roro menegaskan pentingnya pemanfaatan kemitraan tersebut untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral.
“EGP merupakan instrumen kerja sama yang praktis dan berorientasi masa depan. Kemitraan ini diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata, terukur, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam mengembangkan perdagangan dan investasi kedua negara,” ujar Roro.
Ia juga mendorong pelaku usaha Indonesia memanfaatkan fasilitas tarif preferensial melalui Developing Countries Trading Scheme (DCTS) yang diberikan Inggris.
Skema tersebut dapat dimanfaatkan eksportir Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk di pasar Inggris sembari kedua negara menjajaki kerja sama perdagangan yang lebih luas.
Roro menilai pembentukan CEPA pada masa mendatang dapat membuka akses pasar yang lebih besar, memperkuat kepastian regulasi, serta menciptakan kerangka hubungan ekonomi yang berkelanjutan.
Fokus Investasi Energi, Infrastruktur, dan Ekonomi Digital
Dalam pertemuan mendatang, Indonesia dan Inggris juga akan memperkuat kolaborasi pada sejumlah sektor prioritas.
Sektor energi menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait energi bersih, transisi energi, dan peningkatan produksi migas nasional.
Kerja sama energi bersih diharapkan dapat mendukung kebutuhan investasi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur energi, memperkuat sistem kelistrikan, serta mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, kedua negara akan memperluas kerja sama pada sektor infrastruktur dan transportasi. Bidang ini mencakup peluang pengembangan proyek transportasi, konektivitas, serta pembiayaan infrastruktur yang dapat melibatkan investor dari kedua negara.
Pada sektor ekonomi digital, kerja sama diarahkan untuk memperkuat perdagangan digital, meningkatkan efisiensi prosedur kepabeanan, serta mendukung keamanan dan perlindungan data dalam aktivitas lintas negara.
Sementara pada sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, kedua negara berpeluang memperluas pertukaran keahlian, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan kolaborasi lembaga pendidikan.
Penguatan rantai pasok juga menjadi bagian penting dari agenda EGP. Indonesia dan Inggris ingin membangun rantai pasok yang lebih tangguh, terutama untuk komoditas strategis, mineral kritis, industri manufaktur, dan energi bersih.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus mendorong pengembangan industri bernilai tambah di dalam negeri.
Potensi Investasi Inggris ke Indonesia
Penguatan kerja sama melalui EGP juga didukung oleh meningkatnya minat investor Inggris terhadap berbagai sektor ekonomi Indonesia.
Salah satu upaya promosi investasi dilakukan melalui Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 di London pada 5 November 2026.
Forum yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) London bersama KBRI London dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia London tersebut mempertemukan investor Inggris dan Eropa dengan pemangku kepentingan Indonesia.
Forum mengangkat tema Fostering Resilient Investment Through a Robust Supply Chain, dengan fokus pada peluang investasi di sektor infrastruktur, logistik, manufaktur, dan hilirisasi.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepastian berusaha dan mempercepat realisasi investasi.
Dalam forum tersebut, tercatat potensi investasi mencapai 385,1 juta dolar AS melalui sejumlah kesepakatan awal.
Kesepakatan itu mencakup Letter of Intent (LoI) dari Titanium Capital untuk pengembangan industri pengolahan timah, serta dua nota kesepahaman (MoU), yakni antara PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan Axelera AI dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dengan BlackInk Co-operation Limited.
Hasil tersebut menunjukkan adanya peluang konkret untuk memperluas kerja sama investasi Indonesia-Inggris, khususnya pada sektor industri pengolahan, teknologi, dan pengembangan kawasan industri.
Airlangga Juga Kawal Penandatanganan IEU-CEPA
Sebelum melanjutkan agenda ke London, Airlangga dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia ke Brussels, Belgia, untuk mengawal penandatanganan naskah perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Penandatanganan IEU-CEPA dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.
Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral yang berada di kisaran 30 miliar dolar AS per tahun.
Melalui IEU-CEPA, sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa direncanakan langsung memperoleh bea masuk nol persen setelah perjanjian berlaku penuh.
Sementara itu, 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam rentang tiga hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif. Adapun sekitar 1,2 persen pos tarif tetap mengikuti tarif umum atau most favored nation karena termasuk kategori sensitif.
Pemerintah menargetkan IEU-CEPA dapat berlaku penuh pada kuartal pertama 2027 setelah seluruh prosedur hukum domestik kedua pihak diselesaikan.
Airlangga menyebut perjanjian perdagangan tersebut sebagai peluang strategis untuk memperluas akses pasar produk Indonesia sekaligus mendorong investasi dan penguatan industri nasional.
“IEU-CEPA bukan sekadar kesepakatan perdagangan, melainkan jembatan strategis untuk memperkuat kemitraan industri Indonesia dan Uni Eropa. Kita ingin kesepakatan ini mampu mendorong investasi produktif, meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat industri nasional, serta menciptakan pekerjaan berkualitas,” kata Airlangga.
Melalui rangkaian diplomasi ekonomi ke Eropa tersebut, pemerintah berupaya memperluas pasar ekspor, memperkuat investasi, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Penguatan implementasi EGP bersama Inggris dan penandatanganan IEU-CEPA dengan Uni Eropa diharapkan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat industri nasional, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.








