Koma.id | Jakarta – Batas akhir proses pengkinian data kepesertaan bagi calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 resmi ditutup. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya telah mengimbau para pekerja yang memenuhi kriteria untuk segera melengkapi informasi data diri melalui laman resmi maupun aplikasi seluler guna mendukung proses verifikasi dan validasi.
Langkah pembaruan data ini krusial untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah. Berdasarkan ketentuan, BSU 2026 dirancang untuk membantu para pekerja atau buruh dengan besaran bantuan senilai Rp 300.000 per bulan yang disalurkan secara akumulatif untuk periode tiga bulan (Oktober hingga Desember 2026), dengan total manfaat mencapai Rp 900.000 per penerima.
Selama masa layanan berlangsung, para peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses dua kanal resmi yang disediakan secara mandiri tanpa harus melalui perantara:
- Website Resmi: Mengakses portal khusus di laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Aplikasi Mobile: Menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau Apple App Store.
Dalam proses pengkinian data, peserta diwajibkan melengkapi sejumlah informasi administratif yang meliputi:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap sesuai KTP.
- Tanggal lahir serta nama ibu kandung.
- Unggahan foto diri (wajah terlihat jelas) dan foto KTP yang terbaca dengan baik.
- Nomor telepon genggam aktif dan alamat e-mail terbaru.
- Informasi domisili kantor (provinsi dan kabupaten/kota).
- Data rekening bank yang meliputi nama bank, nama pemilik rekening, serta nomor rekening aktif.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pengkinian data kepesertaan ini tidak serta-merta menjamin peserta otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan. Kelayakan penyaluran tetap harus mematuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK yang valid.
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan, atau menyesuaikan dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode penyaluran.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sementara proses verifikasi data kepesertaan terus dimatangkan oleh instansi berwenang, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa penyaluran dana BSU 2026 saat ini masih dalam tahap finalisasi proses administrasi di tingkat kementerian keuangan.
Bagi masyarakat atau pekerja yang ingin memantau perkembangan informasi resmi seputar penyaluran dana BSU 2026, pembaruan data dapat diakses secara berkala melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi layanan pusat bantuan (Call Center) BPJS Ketenagakerjaan di nomor 175 serta layanan informasi Kemnaker di 1500630.
