Pemerintah Bentuk Desk Koordinasi Aceh di Bawah Kemenko Polkam

Koma.id – Pemerintah membentuk Desk Koordinasi Aceh di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan Pemerintah Aceh.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh menyambut baik rencana pembentukan desk tersebut. Ia menilai keberadaan wadah koordinasi itu penting untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Aceh, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago,” kata Fadhlullah, dikutip Kamis (20/8/2026).

Pembentukan Desk Koordinasi Aceh dibahas dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Kemenko Polkam secara daring pada Rabu (19/8/2026). Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto.

Dalam rapat itu, Kementerian Dalam Negeri diwakili Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otda Sumule Tumbo.

Fadhlullah menjelaskan, Desk Koordinasi Aceh nantinya menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam menangani berbagai persoalan strategis.

“Terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh,” ujarnya.

Perkuat Koordinasi Pusat dan Aceh

Menurut Fadhlullah, desk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai forum komunikasi. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat fungsi koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai persoalan di Aceh.

Koordinasi tersebut mencakup sejumlah isu, mulai dari stabilitas politik dan keamanan, tata kelola pemerintahan, pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus Aceh, pelayanan dasar, hingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Fadhlullah menilai dukungan lintas kementerian dan lembaga terhadap pembentukan desk tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di Aceh.

Sejumlah kementerian dan lembaga disebut terlibat dalam pembentukan Desk Koordinasi Aceh, antara lain Kemenko Polkam, Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, terdapat Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kemensetneg, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kemnaker, BNPB, Kemensos, Komdigi, Bakom RI, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, serta Pemerintah Aceh.

Dorong Percepatan Ekonomi Aceh

Fadhlullah secara khusus mendorong agar Desk Koordinasi Aceh memiliki perhatian kuat terhadap persoalan ekonomi.

Ia mengusulkan pembentukan kelompok kerja (Pokja) khusus pembangunan ekonomi Aceh agar berbagai persoalan ekonomi dapat ditangani secara lebih fokus dan terkoordinasi.

Menurutnya, Pokja tersebut dapat diarahkan untuk membantu pemerintah menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” kata Fadhlullah.

Ia juga menyebut penguatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan sebagai bagian penting yang perlu mendapat perhatian melalui mekanisme koordinasi tersebut.

Konsep dan Struktur Masih Dimatangkan

Meski mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga, konsep pembentukan Desk Koordinasi Aceh masih perlu disempurnakan.

Pemerintah masih membahas struktur, keanggotaan, pembagian tugas, mekanisme kerja, serta penetapan personel dari masing-masing kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh.

Fadhlullah menilai penyempurnaan tersebut diperlukan agar desk dapat bekerja secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga atau mekanisme koordinasi yang sudah ada.

Dengan pembentukan Desk Koordinasi Aceh, pemerintah berharap koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan lebih terintegrasi. Keberadaan wadah tersebut juga diharapkan mampu mempercepat respons terhadap persoalan strategis sekaligus mendukung agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan berterima kasih mendapat dukungan yang sangat luar biasa tersebut,” ujar Fadhlullah.