Koma.id – Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih memiliki kegamangan meski sudah mengusung calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengungkapkan bahwa kegamangan yang dimaksud terjadi pada dua partai politik KPP, yaitu Partai Nasdem dan Demokrat.
“Nampaknya, walaupun koalisi ini sudah deklarasikan Anies Baswedan, nampaknya masih terjadi kegamangan politik terutama terjadi pada Partai Nasdem dan Partai Demokrat,” kata Ari dalam diskusi bertajuk “Koalisi Besar untuk Siapa: Ganjar atau Prabowo atau?” Jumat (14/4/2023).
Pertama, Nasdem dianggap mewarisi karakter politik dari Partai Golkar yang lama dikenal publik sebagai partai pemenang Pemilu dan partai penguasa.
“Persis Nasdem mewarisi Partai Golkar itu, sehingga pertimbangan Nasdem adalah ketika dia mengusung Anies Baswedan, apakah betul Anies bisa memenangkan pertarungan 2024. Jadi, pertimbangannya menang kalah,” ujarnya.
“Jadi masih ada keraguan. Karena memang kalau sampai kalah, kan berada di luar pemerintahan. Karena Pak Jokowi cukup kesal dengan sikap politik yang dilakukan oleh Nasdem,” kata Ari lagi.
Kedua, masih ada daya tarik menarik status hukum Menkominfo Johnny G Plate yang merupakan Sekjen Partai Nasdem.
Sebagai informasi, Johnny G Plate hingga kini masih berurusan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022.
“Jadi, sebenarnya kalau sudah jelas statusnya Johnny G Plate kan diputus, kalau memang sudah bersalah, ya ditersangkakan, kalau enggak ya sudah penyidikannya dihentikan,” katanya.
“Kalau statusnya sekarang seakan-akan digantung, Sekjen Nasdem ini. Seakan-akan masih membuka ruang, lobi ruang politik antara katakanlah Pak Jokowi dan Surya Paloh,” ujar Ari lagi.
Sementara itu, Demokrat dianggap masih gamang karena munculnya isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditawari posisi Menteri di Kabinet Joko Widodo (Jokowi).
Apalagi, Jokowi masih membuka kemungkinan terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle yang bisa saja memasukkan nama AHY di dalamnya.
“Pak Jokowi sudah statement dalam waktu dekat akan dilakukan reshuffle tapi mengapa tidak reshuffle,” ujarnya. “Menurut saya, ruang politik yang masih dibuka istana, soal bagaiamana posisinya Demokrat diberi peluang untuk bisa masuk kabinet,” kata Ari melanjutkan.
Faktor berikutnya, Demokrat kini diterpa kabar bakal balas dendamnya Anas Urbaningrum pasca bebas dari kurungan penjara.
Menurut Ari, Anas bisa saja melakukan pembalasan politik kepada Demokrat yang dulu merupakan partai politiknya.
“Pasti ada gerakan-gerakan, atau saya sebutnya di sini gangguan atau goyangan politik goyangan politik yang akan dilakukan oleh Anas Urbaningrum,” katanya.
“Mungkin tidak langsung. Anas punya banyak tangan dan punya banyak mulut yang bisa digunakan menggoyang Partai Demokrat lewat Anas Urbaningrum,” ujar Ari lagi.
Ditambah lagi, adanya keinginan peninjauan kembali (PK) dari Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.
“Makanya, kan kalau mau aman gabung saja dengan koalisi besar gitu loh. Nanti koalisi besar tinggal di-split itu kan pertimbangan-pertimbangannya,” kata Ari.
