Koma.id – Polemik pemberitaan terkait isu merger Partai NasDem dengan Partai Gerindra memicu respons dari berbagai pihak, termasuk redaksi Tempo dan politisi NasDem.
Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, angkat bicara menanggapi protes yang disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi NasDem, Martin Manurung.
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
Setri menegaskan bahwa pihaknya menghormati setiap bentuk penilaian dan keberatan atas produk jurnalistik yang diterbitkan.
“Kami menghormati semua penilaian atas pemberitaan Tempo,” ujar Setri, dikutip Rabu (15/4/2026).
Ia juga menyatakan keterbukaan untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme yang diatur, termasuk melibatkan Dewan Pers.
“Kalau ada keberatan, kami sepakat diselesaikan melalui Dewan Pers sesuai undang-undang,” katanya.
Tempo Persilakan Hak Jawab
Setri menambahkan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki hak untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab.
“Setiap pihak bisa menggunakan hak jawab,” tegasnya.
Namun demikian, hingga saat ini pihak Tempo mengaku belum menerima hak jawab maupun koreksi resmi dari pihak yang keberatan atas pemberitaan tersebut.
“Sampai sekarang belum ada hak jawab atau koreksi yang kami terima,” ungkap Setri.
NasDem Protes Pemberitaan
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, menyampaikan keberatan atas laporan Tempo yang mengangkat isu merger antara NasDem dan Gerindra.
Martin menilai pemberitaan tersebut tidak sepenuhnya berbasis fakta dan cenderung mengandung opini.
Ia juga menyoroti ilustrasi yang digunakan dalam pemberitaan, khususnya yang menampilkan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi membentuk stigma negatif di tengah publik.
“Kami khawatir akan muncul stigma di masyarakat akibat pemberitaan itu,” ujarnya.
Soroti Peran Dewan Pers
Martin juga menyinggung pentingnya peran Dewan Pers dalam mengawasi dan mengevaluasi produk jurnalistik agar tetap sesuai dengan kaidah dan etika pers.
Ia meminta agar ke depan terdapat evaluasi terhadap pemberitaan yang dinilai tidak berimbang.
“Perlu ada evaluasi ke depan,” katanya.
Polemik ini kembali menyoroti pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui jalur yang telah diatur, termasuk hak jawab dan mediasi oleh Dewan Pers, guna menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan reputasi pihak yang diberitakan.
