Koma.id – Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan tak heran jika publik menilai DPR saat ini bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan para oligarki.
Sebut saja UU Minerba, UU IKN, UU Omnibus Law dan lain-lain yang serba kilat tanpa melibatkan aspirasi publik secara luas,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Koma.id, Jumat (9/9/2022).
Dia menjelaskan, saat ini publik yang sudah putus harapan dengan DPR akhirnya menggunakan petisi online dan surat terbuka sebagai pilihan terakhir agar aspirasinya bisa di dengar.
“Itupun bagaikan anjing menggonggong kapilah berlalu. Narasi sebagus dan sekuat apapun karena ada kepentingan lain dari pemerintah menjadikan protes publik ini dianggap angin lalu,” katanya.
“Jika kondisinya seperti ini negara sudah menyianyiakan triliunan anggaran untuk pemilihan umum karena orang-orang terpilih tidak bekerja untuk rakyat, tapi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja,” katanya.
Ditegaskan dia, banyak kebijakan-kebijakan presiden yang ditolak masyarakat namun tak diperjuangkan sepernuhnya oleh DPR.
Dikatakannya, DPR seolah-olah menjadi bumper pemerintah, bukan yang memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut.
“Seperti halnya kenaikan BBM ini, saat rakyat resah dan protes, DPR malah merayakan ulang tahun sang ketua. Bagaimana mungkin publik bisa menaruh harapan ke institusi ini jika tidak sinkron dengan aspirasi publik,” katanya.
