Koma.id – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada Kamis (13/11) untuk menghimpun masukan terkait perbaikan institusi kepolisian. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin komisi dalam merumuskan rekomendasi reformasi Polri.
Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, mengatakan salah satu catatan penting yang disampaikan GNB adalah perlunya memastikan Polri terbebas dari intervensi politik maupun bisnis dari luar institusi. Selain itu, GNB juga menekankan bahwa Polri harus berpihak kepada rakyat, adil, serta berlandaskan hukum, sebagaimana disampaikan tokoh GNB, Sinta Nuriyah Wahid.
“Masukan-masukan bersifat filosofis dan strategis. Semua akan kami kaji secara internal untuk menjadi rekomendasi yang akan kami serahkan kepada Presiden Prabowo,” ujar Jimly.
Ia menyebutkan bahwa komisi terbuka terhadap berbagai pandangan publik sebagai upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri di masa mendatang.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menilai tim percepatan reformasi Polri yang baru dilantik Presiden Prabowo belum menunjukkan perubahan signifikan. Menurutnya, komposisi tim yang diisi tokoh-tokoh lama tidak serta-merta menjamin lahirnya pembaruan yang substansial.
Rudianto menegaskan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh, bukan bersifat kosmetik. Ia menyoroti berbagai persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, lambannya proses hukum, hingga minimnya kepastian hukum yang dirasakan masyarakat.
