Koma.id — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya potensi “penumpang gelap” dalam isu Reformasi Polri.
Menurut Habiburokhman, tidak semua pihak yang bersuara lantang soal percepatan reformasi kepolisian benar-benar murni mendorong perbaikan institusi. Ia menilai ada oknum yang membawa agenda tersembunyi, mulai dari dendam politik hingga kepentingan eksistensi pribadi.
Habiburokhman menyebut, sebagian dari mereka bahkan merupakan mantan pejabat yang dulu memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan terkait Polri, namun tidak melakukan langkah signifikan saat masih menjabat. Kini, mereka tampil seolah menjadi penggerak utama reformasi.
“Jangan sampai reformasi Polri ditunggangi kepentingan lain,” tegasnya, dikutip Senin (16/3/2026).
Ia juga menyoroti narasi yang kerap beredar tanpa data dan tanpa dasar verifikasi jelas, yang menurutnya justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Korupsi MBG Masuk Babak Baru Dadan Hindayana Segera Disidang, Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka
Pernyataan Habiburokhman muncul di tengah perdebatan soal arah reformasi Polri, termasuk wacana perubahan struktur kelembagaan.
Terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Intelektual Pemuda (PIP) Indonesia, Fitra Nanda, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi mengkhianati semangat Reformasi 1998.
Ia menilai perubahan struktur kelembagaan dapat memicu persoalan baru dalam sistem komando, koordinasi, hingga akuntabilitas.
Fitra menekankan bahwa penguatan Polri seharusnya difokuskan pada reformasi internal: peningkatan profesionalisme, pembenahan tata kelola, dan perbaikan kualitas pelayanan publik — bukan sekadar utak-atik struktur.
Alarm Politik di Balik Isu Reformasi
Peringatan Habiburokhman memberi sinyal bahwa isu reformasi Polri kini bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga berpotensi menjadi arena pertarungan politik.
Di satu sisi, publik memang menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih kuat dari kepolisian. Namun di sisi lain, DPR mengingatkan agar dorongan perubahan tidak disusupi motif yang justru melemahkan institusi.
Pertanyaannya kini: apakah reformasi Polri akan diarahkan pada pembenahan substansial, atau terseret dalam pusaran kepentingan politik jangka pendek?
