Koma.id | Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan untuk mendukung perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan partisipasi sejumlah pihak, mulai dari ahli gizi, chef, hingga pelaku industri katering, akan dilibatkan dalam proses evaluasi.
“Masukan tersebut dapat berasal dari para ahli, chef, hingga pelaku industri katering,” ujar Sudaryono di Jakarta, Rabu (05/08).
Sebagai bagian dari pembenahan, BGN menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Indonesia karena terbukti melakukan pelanggaran.
- Wilayah Sumatera: 98 SPPG
- Wilayah Jawa dan Madura: 311 SPPG
- Wilayah 3 (lainnya): 424 SPPG Total: 833 SPPG diberhentikan permanen.
Polda Metro Jaya Sebut Perusakan Fasilitas Umum Demo 27 Agustus Dilakukan Kelompok Perusuh
“Dapur yang di-suspend kali ini bukan seperti yang lalu, tetap dibayar. Kalau ini di-suspend, tutup, dan tidak dibayar,” tegas Sudaryono.
Sudaryono menegaskan komitmen BGN untuk membenahi tata kelola MBG dengan fokus pada tiga isu utama:
- Penanganan dugaan korupsi
- Perbaikan tata kelola internal
- Peningkatan keterbukaan informasi publik
Selain itu, BGN memastikan seluruh Kepala SPPG bertindak tegas sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab penuh atas standar mutu layanan di setiap unit dapur.
Sudaryono menekankan bahwa pembenahan tata kelola MBG bertujuan menjaga kualitas layanan gizi di seluruh Indonesia. “Kami berkomitmen memperkuat pengawasan dan transparansi agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
