Koma.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2026 tetap sesuai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mempertahankan rencana pembiayaan tersebut dengan mengacu pada target defisit anggaran sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Suahasil mengatakan, kebutuhan penerbitan SBN telah diperhitungkan berdasarkan target defisit yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, penerbitan surat utang negara tetap berjalan sesuai perencanaan pembiayaan APBN 2026.
Rupiah Melemah Harga Minyak Melonjak
“(Penerbitan SBN) sesuai target. Kan ini udah kita umumkan target defisit kita di 2,85 persen dari PDB. Itu udah ada angka penerbitannya kan. Ya udah kita bekerja dengan target segitu,” kata Suahasil seusai menghadiri Danantara Technology Innovation Investment Forum di Jakarta, dikutip Selasa (27/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proyeksi defisit APBN 2026 yang meningkat dibandingkan asumsi awal. Pemerintah sebelumnya menetapkan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB, kemudian memproyeksikannya menjadi 2,85 persen.
Berdasarkan data APBN KiTa edisi Oktober 2026, penerbitan SBN secara neto hingga 30 September 2026 mencapai Rp497,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 62,2 persen dari target penerbitan SBN neto tahun ini sebesar Rp799,5 triliun.
Sementara itu, realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir September tercatat Rp494,3 triliun atau 59,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Realisasi pembiayaan utang tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika nilainya mencapai Rp502,9 triliun. Meski demikian, penerbitan SBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.
Di sisi lain, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, sedangkan target pembiayaan pinjaman neto dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp32,7 triliun.
Suahasil sebelumnya menjelaskan bahwa strategi penerbitan SBN dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pasar keuangan domestik dan global. Pemerintah memantau kondisi pasar sebelum menentukan waktu penerbitan agar pembiayaan dapat dilakukan secara terukur.
Pergerakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah menjadi salah satu faktor yang diperhatikan karena dapat memengaruhi biaya penerbitan surat utang. Dalam APBN 2026, asumsi yield SBN tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen.
Pemerintah juga masih memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu dan mata uang penerbitan SBN berdenominasi valuta asing atau global bond. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan kondisi pasar agar penerbitan dapat dilakukan pada waktu yang sesuai.
Melalui strategi pembiayaan tersebut, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan belanja negara sekaligus menjaga defisit APBN tetap berada dalam batas yang telah ditargetkan. Penerbitan SBN hingga akhir 2026 pun akan tetap mengacu pada rencana pembiayaan yang telah ditetapkan pemerintah.
