Koma.id – Pemerintah memperkirakan ketersediaan beras nasional mencapai 25 juta ton dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Juli 2027. Namun, di tengah proyeksi kecukupan pasokan tersebut, harga beras di pasar tradisional masih mengalami kenaikan.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat rata-rata harga beras nasional di pasar tradisional mencapai Rp16.450 per kilogram pada 23 Oktober 2026. Angka tersebut naik Rp50 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan perkiraan ketersediaan beras nasional tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Amran menjelaskan, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 25 juta ton. Angka tersebut terdiri atas stok beras di gudang sekitar 4,5 juta ton, potensi produksi dari tanaman yang masih berada di lahan atau standing crop sekitar 10 juta ton, serta persediaan di hotel, rumah tangga, dan sektor lainnya yang diperkirakan mencapai 10 juta ton.
“Sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah,” kata Amran dalam laporannya kepada Presiden Prabowo.
Dengan kebutuhan beras nasional yang diperkirakan mencapai 2,5 juta ton per bulan, total ketersediaan 25 juta ton secara matematis setara dengan kebutuhan selama sekitar 10 bulan.
“Kalau 25 juta ton dibagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” ujar Amran.
Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan potensi gangguan produksi pertanian.
Meski demikian, ketersediaan beras secara nasional tidak otomatis menjamin harga di seluruh daerah bergerak stabil. Perbedaan biaya distribusi, kondisi pasokan lokal, dan jenis beras yang diperdagangkan turut memengaruhi harga yang dibayar konsumen.
Kenaikan harga rata-rata sebesar Rp50 per kilogram dalam sehari juga perlu dicermati bersama perkembangan harga pada hari-hari berikutnya untuk mengetahui apakah perubahan tersebut bersifat sementara atau berlanjut.
Pemerintah Perkuat Produksi dan Kesejahteraan Petani
Selain menjaga pasokan, pemerintah mendorong peningkatan produksi pertanian melalui sejumlah kebijakan, termasuk penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Amran menyebut kebijakan tersebut turut mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga mencapai 131. Menurutnya, angka itu merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Dari sisi kinerja sektor pertanian, pemerintah juga melaporkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Nilai ekspor pertanian disebut meningkat Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun.
Untuk memperkuat produksi pangan dalam jangka panjang, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Tahap awal penggarapan direncanakan mencakup 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.
Pengembangan lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi berbagai komoditas pangan, termasuk beras, jagung, dan kedelai.
Pemerintah juga menghadapi tantangan perubahan iklim, termasuk ancaman El Nino dan La Nina, yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, penguatan produksi domestik dan pengelolaan cadangan pangan menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan beras.
Di sisi lain, pemantauan harga tetap diperlukan agar kecukupan pasokan dapat dirasakan masyarakat melalui harga yang terjangkau. Kelancaran distribusi, pengawasan tata niaga, dan intervensi pasar menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.
Dengan proyeksi ketersediaan beras hingga Juli 2027, pemerintah menyatakan optimistis terhadap ketahanan pangan nasional. Namun, perkembangan harga di tingkat konsumen tetap menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan pasokan dan stabilitas pangan.
