KOMA.ID, JAKARTA – Pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi citra Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu disampaikan Direktur Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).
Hamdi menilai keputusan mengganti Purbaya menjadi sorotan karena dilakukan ketika persepsi publik terhadap kinerja mantan Menteri Keuangan tersebut relatif positif.
Ia merujuk pada survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Agustus 2026.
Dalam survei tersebut, Purbaya menempati posisi teratas sebagai menteri yang dinilai bekerja baik dengan angka 42,8 persen.
Temuan itu juga diberitakan sejumlah media berdasarkan survei IPO yang dilakukan terhadap 1.200 responden pada 27 Juli-3 Agustus 2026.
Sekitar satu bulan setelah survei tersebut dirilis, Presiden Prabowo memberhentikan Purbaya dan mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Menurut Hamdi, persoalan yang muncul bukan terkait kewenangan Presiden dalam melakukan pergantian menteri, melainkan jarak antara keputusan tersebut dengan persepsi sebagian masyarakat terhadap Purbaya.
“Ketika seseorang yang dianggap publik bekerja baik, berani, kompeten dan jujur justru diberhentikan, masyarakat akan mencari penjelasan mengenai alasan di balik keputusan tersebut,” kata Hamdi.
Ia menilai, pemerintah perlu memberikan penjelasan publik yang lebih rinci mengenai alasan pergantian Purbaya. Menurut Hamdi, ketiadaan penjelasan mengenai kesalahan atau kegagalan spesifik yang menjadi dasar pemberhentian dapat membuka ruang bagi berbagai spekulasi.
“Jika persepsi yang berkembang adalah Purbaya merupakan menteri yang berkinerja baik dan memiliki integritas, sementara pemerintah tidak mampu menjelaskan secara meyakinkan alasan pemberhentiannya, narasi yang tumbuh dapat berubah menjadi anggapan bahwa pemerintahan Prabowo justru tidak mampu mempertahankan orang-orang terbaik di dalam kabinetnya,” ujarnya.
Hamdi juga menyoroti pergantian Menteri Keuangan yang membuat Suahasil menjadi orang ketiga yang menduduki posisi tersebut dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo. Reuters juga mencatat pergantian tersebut sebagai pergantian Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Prabowo yang belum genap dua tahun.
Menurut Hamdi, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pengelolaan kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.
“Pergantian yang terlalu cepat pada salah satu jabatan ekonomi paling strategis dapat membangun persepsi bahwa pemerintahan masih mencari formula pengelolaan ekonomi yang dianggap tepat,” katanya.
Di sisi lain, Hamdi mengakui bahwa kinerja Purbaya selama menjabat tidak terlepas dari sejumlah persoalan. Ia menyinggung kekhawatiran investor terkait pelebaran defisit, tekanan terhadap rupiah serta kredibilitas kebijakan fiskal.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa masa jabatan Purbaya berlangsung ketika terdapat kekhawatiran mengenai kredibilitas kebijakan fiskal dan meningkatnya defisit, sementara pergantian ke Suahasil dipandang sebagian analis sebagai upaya memperkuat disiplin serta prediktabilitas kebijakan fiskal.
Hamdi menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara objektif. Menurutnya, popularitas seorang menteri tidak otomatis membuktikan seluruh kebijakannya benar. Sebaliknya, respons positif pasar terhadap pengganti Purbaya juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pergantian tersebut tepat.
“Justru karena terdapat dua gambaran yang berbeda antara popularitas Purbaya di masyarakat dan kekhawatiran sebagian pasar terhadap kebijakan fiskal, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan yang lebih substantif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pernyataan Purbaya setelah diberhentikan. Reuters melaporkan Purbaya mengaku kecewa atas pencopotan tersebut dan mengatakan sebelumnya telah memperkirakan kemungkinan itu karena adanya perbedaan dengan sejumlah pejabat, meski ia menyebut kebijakannya tetap sejalan dengan Presiden Prabowo.
Hamdi menegaskan, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa perbedaan pandangan menjadi penyebab pemberhentian Purbaya. Namun, menurutnya, pernyataan itu dapat memperbesar pertanyaan publik mengenai alasan pergantian Menteri Keuangan.
“Jika Purbaya diganti karena persoalan defisit, tata kelola fiskal, kredibilitas APBN atau kebijakan tertentu, pemerintah perlu menjelaskan indikatornya secara terbuka agar masyarakat dapat menilai keputusan Presiden berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan dugaan,” tutur Hamdi.
Ia menambahkan, arah fiskal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Menurutnya, besarnya belanja negara, program prioritas, serta keputusan politik mengenai penggunaan APBN merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan secara keseluruhan.
Karena itu, Hamdi menilai pemerintah perlu menjelaskan secara proporsional bagian mana yang menjadi tanggung jawab pengelolaan Kementerian Keuangan dan bagian mana yang merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, Suahasil setelah dilantik menyatakan mendapat tugas menjaga keuangan negara serta memastikan APBN mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah juga menyatakan pengangkatan Suahasil merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan negara.
Hamdi menilai kinerja Suahasil ke depan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menilai keputusan pergantian tersebut.
“Jika Suahasil mampu memperkuat APBN, menjaga pertumbuhan, menstabilkan rupiah dan memperbaiki kepercayaan masyarakat serta investor, keputusan tersebut akan memperoleh pembenaran melalui hasil,” katanya.
Sebaliknya, menurut Hamdi, apabila perekonomian menghadapi tekanan setelah pergantian tersebut, Purbaya berpotensi menjadi pembanding dalam perdebatan publik mengenai keputusan Presiden.
Hamdi menilai pemberhentian Purbaya pada akhirnya bukan hanya persoalan pergantian jabatan, tetapi juga menyangkut persepsi mengenai meritokrasi, konsistensi kebijakan dan kualitas kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Risiko terbesar bagi Prabowo bukan sekadar kehilangan seorang Menteri Keuangan yang populer. Risiko yang lebih serius adalah tumbuhnya persepsi bahwa pemerintahan tidak mampu mempertahankan pejabat yang dianggap masyarakat kompeten, berani dan berintegritas,” pungkasnya.
