KOMA.ID, JAKARTA – Pemerintah mendorong penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan melalui pembangunan rumah susun di Manggarai, Jakarta Selatan.
Proyek hunian vertikal tersebut dinilai menjadi salah satu terobosan dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan dan mahalnya harga properti di pusat kota. Pembangunan memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan didukung pembiayaan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan proyek tersebut secara khusus diarahkan agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan mendapatkan hunian layak di lokasi strategis.
Hal itu disampaikan Qodari saat menghadiri groundbreaking pembangunan hunian Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).
“Jadi ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan untuk perkotaan, desainnya adalah perumahan vertikal. Dan lahannya disediakan oleh KAI, pembiayaannya dari BTN,” ujar Qodari.
Menurut Qodari, model kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebutuhan rumah di kawasan perkotaan dapat diatasi melalui sinergi pemerintah dengan badan usaha milik negara.
Pemanfaatan aset lahan KAI memungkinkan pembangunan dilakukan di kawasan yang memiliki akses terhadap transportasi publik. Sementara dukungan BTN diharapkan mempermudah masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan kepemilikan hunian.
“Jadi ini adalah terobosan dari Kementerian Perumahan, dari pemerintah Indonesia, untuk bisa memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah juga,” katanya.
Dekat Transportasi Publik
Qodari menilai Manggarai merupakan salah satu lokasi strategis untuk pengembangan hunian MBR karena berada di kawasan perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Lokasi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik dinilai dapat memberikan keuntungan bagi penghuni. Selain memudahkan mobilitas, keberadaan hunian dekat pusat aktivitas juga berpotensi mengurangi beban waktu dan biaya perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat kerja.
“Terutama di daerah perkotaan, ini lahannya sangat strategis, dekat dengan pusat-pusat kegiatan. Tadi sudah lihat juga mockupnya, ada gambar di belakang ini, menggambarkan unit-unit yang ada, bagus sekali, jadi ini berkualitas,” ungkap Qodari.
Ia berharap pembangunan dapat berjalan sesuai target, baik dari sisi waktu maupun kualitas bangunan. Pemerintah juga diminta memastikan hunian yang dibangun benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Kita doakan supaya pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan bisa dialokasikan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar berhak,” ucapnya.
Delapan Menara, 3.784 Unit
Dalam proyek tersebut, KAI mulai membangun delapan menara rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Setiap menara dirancang memiliki 24 lantai, dengan total kapasitas mencapai 3.784 unit hunian.
Pembangunan dibagi menjadi dua kawasan, yakni Blok G dan Blok F. Blok G terdiri atas tiga menara dengan total 1.276 unit, sedangkan Blok F mencakup lima menara dengan kapasitas 2.508 unit.
Rinciannya, Blok G terdiri dari Tower A sebanyak 352 unit, Tower B 418 unit, dan Tower C sebanyak 506 unit.
Sementara Blok F terdiri dari Tower 1 dan Tower 2 yang masing-masing memiliki 572 unit. Kemudian Tower 3 dan Tower 5 masing-masing menyediakan 528 unit, sedangkan Tower 4 memiliki 308 unit.
Pilihan Tipe Disesuaikan Kebutuhan Keluarga
Hunian yang disiapkan memiliki sejumlah pilihan tipe untuk menyesuaikan kebutuhan calon penghuni.
Pilihan tersebut mencakup tipe studio dengan luas 28 meter persegi, tipe 36 dan tipe 45 yang dilengkapi dua kamar tidur, hingga tipe 52 dengan tiga kamar tidur.
Variasi tipe hunian tersebut diharapkan dapat mengakomodasi masyarakat dengan kondisi dan jumlah anggota keluarga yang berbeda.
Selain menyediakan hunian di lokasi strategis, pengembang juga menerapkan proses seleksi terhadap calon pembeli. Verifikasi dokumen dilakukan untuk memastikan unit subsidi tidak salah sasaran.
Mekanisme tersebut sekaligus ditujukan untuk mencegah praktik spekulasi properti, sehingga hunian tetap dimanfaatkan sesuai tujuan awal pembangunan, yakni menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan pembangunan hunian vertikal di Manggarai, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap rumah layak tanpa harus tersingkir jauh dari pusat aktivitas ekonomi Jakarta.
