Koma.id – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Setelah menyerahkan surat tersebut, Gibran meminta pimpinan MPR segera memproses pengunduran dirinya.
Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani mengatakan Gibran secara langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada pimpinan MPR, yakni menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muzani kemudian mengungkapkan bahwa Gibran meminta agar MPR tidak menunda proses tindak lanjut atas surat pengunduran dirinya.
Presiden Prabowo Tegaskan Yang Benar dan Salah Akan Terlihat saat Pidato HUT ke-15 NasDem
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani.
Menindaklanjuti permintaan itu, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama. Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk membahas tindak lanjut administratif dan ketatanegaraan atas pengunduran diri Gibran.
Setelah rapat pimpinan, MPR juga akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan tersebut akan membahas langkah-langkah berikutnya yang perlu ditempuh MPR setelah menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden.
“Dan hari ini, pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar Muzani.
MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Menentukan Wapres Pengganti
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti.
Dengan demikian, MPR akan menggunakan waktu tersebut untuk mempersiapkan seluruh proses ketatanegaraan, termasuk mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani.
Ia juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar seluruh tahapan berjalan lancar.
“Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” imbuhnya.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR disertai dokumen persyaratan pencalonan. Pengajuan calon dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih dan kemudian dilantik oleh MPR.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Gibran mengundurkan diri.
Yusril menyebut MPR nantinya akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden pengganti. Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan memproses pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan penyerahan surat pengunduran diri Gibran dan permintaan agar MPR segera memprosesnya, tahapan selanjutnya kini berada di tangan pimpinan MPR. Rapat pimpinan dan rapat gabungan akan menjadi agenda awal untuk menentukan langkah kelembagaan setelah surat tersebut diterima.
