KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie pada Rabu (11/11/2026), ketika dimintai tanggapan mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Gamal Albinsaid Nyatakan Dukung Pemakzulan Gibran, 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
“Betul,” jawab Budi Arie singkat.
Gibran Disebut Ingin Mundur, Arifki Chaniago: Kursi RI-2 Jadi Rebutan Kepentingan Politik
Kabarnya, surat pengunduran diri sudah diserahkan Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto saat berada di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
Pernyataan tersebut menambah perhatian publik terhadap masa depan posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia, menyusul pengungkapan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai adanya niat pengunduran diri dalam pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya terkait upaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran juga telah menyampaikan sikapnya yang menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Ia menyatakan akan mengikuti saran Presiden untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Konfirmasi Budi Arie kini menjadi perkembangan baru dalam polemik politik yang menyangkut posisi Wakil Presiden. Terlebih, pada saat bersamaan, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
Namun, pernyataan Budi Arie tersebut belum dengan sendirinya menjadi bukti bahwa pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi kepada lembaga negara yang berwenang.
Status jabatan Wakil Presiden dan proses pengunduran dirinya tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
