Koma.id – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kamis (12/11/2026), untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut, DPR meminta Polri membuka seluruh fakta, termasuk pihak yang diduga menjadi dalang, motif penyadapan, serta rangkaian tindakan lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Komisi III ingin mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan penyidikan dan langkah penegakan hukum terhadap para tersangka.
Habiburokhman menegaskan, pengusutan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Menurut dia, kepolisian harus mengungkap secara terang siapa aktor yang berada di balik dugaan penyadapan dan rangkaian perbuatan lainnya.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman dalam keterangannya.
Ia menyebut, dugaan perbuatan yang perlu didalami tidak hanya berkaitan dengan penyadapan. Komisi III juga menyoroti dugaan pengawasan atau pemantauan ilegal (illegal surveillance), pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
WNI Jadi Sasaran Rekrutmen Tentara Rusia
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain, yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujar Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu menilai seluruh dugaan tersebut harus diperiksa secara serius oleh aparat penegak hukum. Ia bahkan menyebut, apabila rangkaian tindakan itu terbukti, perbuatan tersebut dapat mengarah pada dugaan serangan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.
Meski demikian, dugaan mengenai keterlibatan pihak-pihak dalam rangkaian tindakan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Komisi III meminta Kapolri menjelaskan fakta dan bukti yang telah dikumpulkan penyidik, termasuk hubungan antara dugaan penyadapan dengan tindakan lain yang disorot DPR.
Dalam agenda rapat, Komisi III secara khusus meminta penjelasan mengenai penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. DPR juga ingin mengetahui tindakan atau kegiatan lain yang diduga dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka.
Empat Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menyeret empat perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan tiga tersangka pertama, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Dua hari kemudian, tepatnya 5 November 2026, penyidik menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyampaikan bahwa penetapan Slamet dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan unsur perbuatan melawan hukum.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” kata Suhermanto.
Namun, Slamet belum ditahan karena disebut sedang dalam kondisi sakit pascastroke. Sementara itu, tiga tersangka lainnya telah menjalani penahanan.
Perkara ini ditangani Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Penyadapan Diduga Berlangsung sejak 2025
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku di lingkungan Polri.
Menurut Asep, penyadapan tersebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki dasar hukum.
“Kronologi singkat kejadiannya yaitu pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi. Setelah itu, nomor-nomor tersebut diduga disadap meskipun tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
“Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Dugaan pelanggaran tersebut kemudian berkembang pada sekitar Oktober 2026. Penyidik mengungkap adanya dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan pada komputer sistem LIMS.
Tindakan tersebut diketahui oleh seorang petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan itu menjadi salah satu pintu masuk bagi Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Dalam proses awal penyidikan, Bareskrim memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Polisi menyebut sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar nomor yang diduga disadap.
Delapan Saksi Ajukan Perlindungan ke LPSK
Perkembangan lain dalam perkara ini berkaitan dengan perlindungan saksi. Polri sebelumnya mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam orang saksi kunci yang identitasnya dirahasiakan.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyampaikan bahwa permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan. LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk pentingnya keterangan saksi dan tingkat ancaman yang mungkin dihadapi.
Namun, jumlah pemohon perlindungan kemudian bertambah. Pada Rabu (11/11/2026), Wakil Ketua LPSK Wawan Wahrudin mengungkapkan adanya tambahan dua orang saksi yang mengajukan perlindungan. Dengan demikian, total terdapat delapan orang yang mengajukan perlindungan dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.
“Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam,” kata Wawan.
Kedelapan pemohon tersebut masih berstatus sebagai saksi. Salah satu di antaranya juga mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
Permohonan perlindungan itu menjadi salah satu aspek penting dalam pengungkapan perkara. Keterangan para saksi diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, serta pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dalam pengoperasian sistem.
Melalui rapat bersama Kapolri, Komisi III DPR ingin memastikan penyidikan berjalan transparan dan profesional. DPR juga meminta kepolisian mengungkap pihak yang bertanggung jawab, motif di balik dugaan penyadapan, serta kemungkinan adanya tindakan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
