Koma.id | Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan membatalkan diri dari jabatannya. Keputusan mundur tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11).
Saat dikonfirmasi media awak terkait kabar mundurnya Gibran dari kursi RI-2, Budi Arie memberikan jawaban singkat secara tegas.
“[Gibran mundur] betul, ” ujar Budi Arie, Rabu (11/11). Ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. “[Diserahkan di Halim] betul, ” imbuhnya.
Kabar pengunduran diri ini mengemuka di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Di sisi lain, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi sebelumnya juga telah menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mengecewakan diri dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 10 November 2026.
Gamal Albinsaid Nyatakan Dukung Pemakzulan Gibran, 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Meski demikian, Prasetyo membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah pandangan dan saran kepada Gibran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen administrasinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kendati pihak relawan telah mengonfirmasi penyampaian surat pengunduran diri tersebut, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun Sekretariat Wakil Presiden mengenai status definitif atau penerimaan resmi surat pemberhentian tersebut.
Secara konstitusional, pengunduran diri seorang Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan bersidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari. Proses administrasi lanjutan dari Istana Kepresidenan masih dinantikan publik untuk memastikan kejelasan status jabatan tersebut.
