Koma.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).
Persidangan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Agenda sidang mencakup penyampaian replik dari pihak penggugat serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat.
Sidang ini menjadi perhatian setelah tim kuasa hukum penggugat sebelumnya menyatakan hendak mencabut gugatan. Namun, majelis hakim menolak permohonan pencabutan tersebut sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan.
WNI Jadi Sasaran Rekrutmen Tentara Rusia
Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi membenarkan agenda persidangan tersebut.
“Kamis sidangnya,” kata Febrina saat dikonfirmasi.
Febrina menegaskan, majelis hakim telah mengambil sikap atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat. Permohonan tersebut ditolak karena pihak tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan.
“Sikap majelis terhadap permohonan pencabutan penggugat telah dibacakan pada tanggal 5 November 2026 lalu, yang pada intinya menolak permohonan tersebut karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi keberatan terhadap permohonan tersebut,” kata Febrina.
Dengan keputusan itu, majelis hakim memastikan agenda persidangan tetap berjalan sesuai jadwal.
“Maka agenda besok sidang tetap berjalan,” ujarnya.
Gugatan Diajukan PT Mercy Toga Kirana
Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana. Adapun pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam perkara tersebut, Gibran Rakabuming Raka turut masuk sebagai pihak tergugat intervensi II.
Gugatan ini berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Surat tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara administrasi di PTUN Jakarta.
Persidangan pertama perkara ini berlangsung pada 27 Agustus 2026. Dalam perjalanannya, tim kuasa hukum penggugat sempat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada 29 Oktober 2026.
Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, sebelumnya menjelaskan bahwa permohonan pencabutan tersebut berkaitan dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Denny menyebut timnya mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan gugatan karena telah muncul putusan pengadilan yang dinilai berkaitan langsung dengan objek sengketa.
Salah satu pertimbangannya adalah putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menurut tim penggugat tidak menemukan bukti bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
“Ketika putusan MK mengatakan tidak ada bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat, maka dengan sendirinya surat keterangan ini sudah kehilangan rohnya,” kata Denny.
Selain itu, tim penggugat mengkhawatirkan proses persidangan di PTUN dapat menimbulkan persoalan terkait kedudukan putusan MK.
“Jangan sampai putusan MK yang salah satu peradilan tertinggi itu kemudian seakan-akan di-downgrade, dihilangkan legitimasinya lewat proses di PTUN,” ujarnya.
Denny Indrayana Pertimbangkan Kembali Hadir
Meski permohonan pencabutan gugatan telah ditolak, Denny Indrayana menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.
Ia menyebut tim hukum akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak yang diwakili untuk menentukan sikap dalam persidangan.
Denny juga berencana berkoordinasi dengan Subhan Palal, pemohon kasasi dalam perkara berbeda di Mahkamah Agung, serta menyurati Kemendikdasmen agar melaksanakan putusan kasasi tersebut.
Menurut Denny, pemerintah memiliki kewajiban menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sikap majelis hakim yang menolak pencabutan gugatan membuat perkara PT Mercy Toga Kirana tetap berjalan, terlepas dari rencana tim penggugat untuk tidak melanjutkan proses persidangan.
Gibran Ingin Membuktikan Dokumen Pendidikan
Di tengah perkembangan gugatan tersebut, Gibran sebelumnya menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN.
Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan akan membawa dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi untuk menjelaskan riwayat pendidikannya.
Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi MA.
Ia menyebut langkah menempuh jalur PTUN merupakan salah satu saran Presiden Prabowo Subianto.
Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan. Syahganda menyanggah bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran menempuh langkah hukum tersebut.
Menurut Syahganda, pandangan pemerintah tercermin dari penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan putusan MK dan MA telah bersifat final.
Denny Indrayana juga menilai rencana Gibran menempuh langkah hukum tersebut tidak tepat. Ia merujuk pada putusan kasasi MA yang telah memerintahkan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
Perkembangan gugatan di PTUN Jakarta berlangsung setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara berbeda.
Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan seluruh gugatan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim agung menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
MA menilai dokumen berupa certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” demikian petikan pertimbangan putusan MA.
MA juga menilai penyetaraan satuan pendidikan tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat.
Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Dengan demikian, terdapat dua proses hukum yang perlu dibedakan. Pertama, perkara kasasi Subhan Palal yang telah diputus MA dan memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Kedua, gugatan PT Mercy Toga Kirana terhadap pejabat Kemendikdasmen di PTUN Jakarta yang masih berjalan.
Sidang lanjutan pada Kamis (12/11/2026) menjadi bagian dari proses perkara kedua tersebut setelah majelis hakim menolak permohonan pencabutan gugatan.
