Koma.id– Isu kontroversial mengenai dugaan penganiayaan terhadap relawan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI masih memanaskan perbincangan di tengah masyarakat dan media. Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, menegaskan bahwa insiden tersebut bukanlah akibat kesalahpahaman, melainkan dipicu oleh spontanitas oknum prajurit TNI.
Peristiwa ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Projo Ganjar juga meminta Panglima TNI untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum TNI yang terlibat dalam penganiayaan terhadap relawan tersebut.
Boni Hargens soal Pengamanan Demo 27 Agustus 2026, Anggap Polri Makin Dipercaya Jaga Keamanan
Tidak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil turut angkat suara dengan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai langkah tegas dalam menangani kasus ini.
Menurut Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, aksi main hakim sendiri sejumlah anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Boyolali mencerminkan sikap tidak profesional TNI.
Pasalnya, alasan pihak TNI bahwa tindakan pemukulan itu karena terganggu oleh suara knalpot bising dari motor rombongan relawan Ganjar-Mahfud saat berkampanye di jalan raya, menunjukkan seolah ada sikap tidak netral.
PBNU Masa Khidmah 2021–2026 Resmi Demisioner
“Koalisi menilai, Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar,” ujar Gufron dalam keterangan tertulisnya.
Dengan perkembangan yang terus mengemuka, publik menantikan langkah konkret dari pihak berwenang dan institusi terkait untuk mengungkap fakta sebenarnya dan menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada para pelaku.
