Koma.id – Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyentil Muhaimin Iskandar dalam Cawapres malam ini, Jumat (22/12/2023). Mulanya, Cak Imin mengkritik proses pembangunan Ibu Kota Negara yang menelan biaya cukup besar dan banyak menghabiskan APBN.
Menurut Muhaimin daripada dibangun IKN, anggaran yang besar tersebut lebih baik digunakan untuk membangun sekolah di seluruh Indonesia khususnya di Pulau Kalimantan. Namun pernyataan Cak Imin itu ditanggapi oleh Gibran dengan menyebut Cak Imin tak Konsisten.
“Saya ingat sekali, Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN, ini gimana ini nggak konsisten,” kata Gibran, di Jakarta Convention Center Jumat malam 22 Desember 2023.
Dudung Naik Jadi Menko Polkam, Listyo Sigit Tinggalkan Kursi Kapolri Jadi Kepala Staf Presiden
Gibran mengatakan, dulu Muhaimin yang juga Ketua Umum PKB setuju pembangunan IKN. Namun kini pendapatnya berubah setelah menjadi Cawapres Anies Baswedan.
“Dulu dukung sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah,” kata Gibran
“Tetapi sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia sebagai simbol transportasi pembangunan di Indonesia,” ujarnya
Seperti diketahui, KPU RI menggelar debat untuk menggali gagasan para Capres-Cawapres jika nanti terpilih sebagai pemimpin bangsa. Pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 akan berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Debat pertama dan kedua digelar pada tanggal 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu, debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024.
Lima kali helatan debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Walau begitu, pasangan capres-cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu.
Debat Cawapres perdana ini, membahas mengenai ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
