KOMA.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengurangan lapisan birokrasi serta struktur anak dan cucu perusahaan di lingkungan PT Pertamina (Persero), PLN, dan badan usaha milik negara (BUMN) lainnya.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu sore (9/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk perkembangan Program Mandatori B50 atau penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati.
Perubahan Desil Ancam Akses Beasiswa KIP
Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan Teddy Indra Wijaya (TIW). Menurut Teddy, Simon melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026.
“Presiden Prabowo menerima Dirut PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang,” kata Teddy.
Selain B50, Direktur Utama Pertamina juga menyampaikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan persiapan mandatori bioethanol yang tengah disiapkan pemerintah.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan arahan mengenai pembenahan struktur perusahaan BUMN.
Presiden meminta agar lapisan-lapisan dalam struktur korporasi, termasuk keberadaan anak dan cucu perusahaan, dapat dikurangi.
Arahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pertamina, tetapi juga PLN dan BUMN lainnya.
Menurut Teddy, penyederhanaan struktur perusahaan tersebut diarahkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN.
Pemangkasan layer juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi perusahaan milik negara.
“Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong tata kelola BUMN yang lebih sederhana dan efektif sehingga proses bisnis tidak terhambat oleh struktur organisasi yang terlalu panjang.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan produktivitas sebagai bagian dari penguatan kinerja BUMN.
Sementara itu, perkembangan Program Mandatori B50 menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Pertemuan Prabowo dan Simon juga membahas kesiapan Pertamina dalam mendukung kebijakan mandatori bioethanol yang sedang memasuki tahapan persiapan infrastruktur.
Pemerintah sebelumnya telah mendorong peningkatan penggunaan bahan bakar nabati sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Dengan arahan pemangkasan struktur korporasi tersebut, Presiden berharap BUMN dapat bergerak lebih cepat, produktif, dan efisien dalam menjalankan berbagai program strategis pemerintah.
