KOMA.ID, JAKARTA — Catatan tertulis pemerhati hukum dan kebijakan publik, Rumail Abbas, menyoroti perkembangan persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Sorotan tersebut berkaitan dengan keterangan ahli hukum administrasi negara, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), yang dihadirkan tim kuasa hukum Gus Yaqut dalam persidangan pada Senin (16/11/2026).
Dalam persidangan itu, Ibnu Sina menjelaskan kedudukan Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk kewenangan terkait penetapan kuota haji tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Korlantas Polri Resmi Gelar Operasi Zebra 2026, Siapkan Pengamanan Dini Jelang Libur Nataru
Rumail mencatat, ahli menerangkan bahwa Menteri Agama memiliki dua fungsi dalam penyelenggaraan haji. Pertama, menjalankan tugas administratif pemerintahan di bidang haji dan umrah. Kedua, bertindak sebagai Amirul Hajj sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019, yang berkaitan dengan misi diplomasi penyelenggaraan ibadah haji atas nama negara, baik di dalam maupun luar negeri.
Salah satu keterangan Ibnu Sina yang menjadi perhatian Rumail adalah penjelasan mengenai kewenangan menteri dalam menetapkan kuota haji tambahan.
“Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri,” demikian pernyataan Ibnu Sina sebagaimana dikutip Rumail dari persidangan.
Keterangan tersebut berkaitan dengan pembedaan pengaturan kuota haji dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019. Ibnu Sina menjelaskan bahwa kedua pasal tersebut mengatur rezim hukum berbeda, yakni kuota haji Indonesia dan kuota haji tambahan.
Soroti Keterangan Auditor BPK
Dalam catatannya, Rumail juga menghubungkan keterangan ahli pada sidang 16 November dengan pemeriksaan sebelumnya, terutama ketika jaksa KPK menghadirkan empat ahli auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Oktober 2026.
Menurut Rumail, dalam persidangan tersebut para ahli BPK menyatakan tidak menemukan aliran dana kepada Gus Yaqut. Sementara itu, berdasarkan keterangan para ahli yang dicatatnya, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan disebut mengalir kepada sejumlah pegawai Kementerian Agama, asosiasi penyelenggara haji khusus, dan pihak lainnya.
Rumail menyebut nilai aliran dana tersebut sekitar Rp22,67 miliar pada 2023 dan Rp121,23 miliar pada 2024, atau total sekitar Rp143,9 miliar.
Ia juga mengingatkan bahwa pada sidang 26 Oktober 2026, kuasa hukum Gus Yaqut, Dodi Abdul Kadir, sempat mempersoalkan pertanyaan jaksa kepada ahli. Menurut catatan Rumail, kuasa hukum menilai pertanyaan tersebut telah mengarahkan ahli pada kesimpulan adanya pelanggaran hukum sebelum ahli menyampaikan pendapatnya.
Perkembangan itu, menurut Rumail, menjadi penting untuk dicermati karena proses pembuktian perkara pidana tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya penyimpangan kebijakan, tetapi juga harus menguji keterkaitan perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.
Pertanyakan Dasar Pembuktian Dakwaan
Rumail menilai rangkaian keterangan ahli tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pembuktian dakwaan terhadap Gus Yaqut, terutama terkait tuduhan memperkaya diri.
Ia mencatat Gus Yaqut sebelumnya mempertanyakan dasar hukum dakwaan yang menuding dirinya memperkaya diri, sementara menurut keterangan ahli auditor BPK yang dihadirkan jaksa, tidak ditemukan aliran dana kepadanya.
Dalam catatannya, Rumail mempertanyakan mengapa perhatian publik justru banyak tertuju kepada mantan Menteri Agama tersebut, sementara dugaan aliran dana kepada pihak-pihak lain juga menjadi bagian dari keterangan yang muncul di persidangan.
“Jadi, kalau kewenangan menetapkan kuota tambahan diakui undang-undang, dan ahli yang kalian hadirkan sendiri menunjuk aliran uangnya ke pihak lain, apa yang sebenarnya mau dibuktikan dari Gus Yaqut?” tulis Rumail.
Meski demikian, keterangan ahli mengenai kewenangan menteri maupun tidak ditemukannya aliran dana kepada Gus Yaqut dalam pemeriksaan auditor tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan. Penilaian terhadap unsur pidana, pertanggungjawaban terdakwa, dan seluruh alat bukti tetap menjadi kewenangan majelis hakim.
Bagi Rumail, perkembangan persidangan tersebut penting diikuti bukan semata-mata karena sosok Gus Yaqut, melainkan karena menyangkut prinsip pembuktian dalam perkara korupsi.
Ia mengingatkan agar pertanggungjawaban pidana tidak dibangun hanya berdasarkan jabatan seseorang atau keputusan administratif yang pernah dibuatnya, tanpa menguji secara cermat perbuatan dan keterlibatan yang didakwakan.
Persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut masih berlangsung. Keterangan para ahli yang dihadirkan kedua belah pihak menjadi bagian dari proses pembuktian sebelum majelis hakim mengambil keputusan.













